- Advertisement -

Pemkab Dairi Pertahankan WTP

Dairinews-Medan
Pemerintah Kabupaten Dairi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Dairi adalah 1 dari 6 kabupaten/kota yang mendapat reputasi serupa dari 26 daerah otonom yang menyerahkan berkas. Dari 33 kabupaten/kota masih ada yang sedang audit. Pemko Sibolga sama sekali belum memberi. Pada tahun 2015, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang juga menerima WTP atas ABD 2014.

Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Ketua BPK, Ambar Wahyuni didampingi Kasub Auditorat Sumut 1 Andayu dan Kasub Auditorat Sumut 2, Andri Yogana diterima Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Ketua DPRD Sabam Sibarani di Medan, Rabu (27/7/2016).

Iklancovid

Ambar menyampaikan ucapan selamat atas prestasi mempertahankan capaian. Pun demikian, pemerintah daerah diingatkan menyerahkan LHP tepat waktu, paling lambat 31 Maret. Diutarakan, keterlambatan tersebut berdampak pada hilangnya potensi insentif. Karena terlambat disampaikan, insentif tidak dapat.

Ditandaskan, opini WTP bukan berarti tanpa masalah. Hanya saja, potensinya kecil. Sehubungan itu, Bupati diingatkan membuat SK guna menindaklanjuti temuan. Inspektur dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan segera menagih tuntutah ganti rugi. Pada September mendatang, BPK akan mengundang inspektorat untuk mengetahui perkembangan. Temuan yang dulu-dulu juga mesti diselesaikan.

Endang memaparkan, penagihan PBB wajib diatensi untuk memperkuat keuangan daerah. Tidak perlu pakai jasa konsultan. Menurutnya, optimalisasi camat dan kepala desa merupakan solusi mengingat perangkat pemerintah tersebutlah paling tahu tentang kepemilikan lahan. Ini tugas penting!

Ketua DPRD, Sabam Sibarani mengeluh, kendati meraih WTP, aparat hukum masih sering memanggil-manggil SKPD. Hal itu membuat kinerja organisasi tidak maksimal. Pegawai merasa ragu dan takut dalam menjalankan program. Kasus tersebut membuat kegiatan kesejahteraan rakyat terlambat dilaksanakan.

Bupati didampingi Wakil Bupati Irwansyah Pasi, Sekretaris Daerah Sebastianus Tinambunan, Kadis Pertanian Herlina Tobing, Kepala Dippeka Harryson Sirumapea, Kadis Kesehatan Nitawaty Sitohang, Kadis Pendidikan Rosema Silalahi dan lainnya mengapresiasi dukungan BPK demi mempertahankan prestasi. Berbagai saran segera ditindaklanjuti. Diakui, pada beberapa kasus, temuan BPK terkesan diabaikan.

Bupati mengungkap kekesalan. Presiden Joko Widodo sudah bilang bahwa kebijakan tidak boleh dipidana. Namun di level bawah, justru diasumsikan penyalahgunaan wewenang. Atas pandangan tersebut, Ambar mengatakan, Presiden sudah memanggil Kapolda Kapolres, Kajati dan Kejari se Indonesia untuk mensuport pemerintah. Terkait pemanggilan kepada SKPD, Ambar mengatakan, belum pernah dipanggil penegak hukum sebagai saksi. Belum pernah diminta keterangan oleh penegak hukum. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.