- Advertisement -

Petrokimia Gresik Diminta Tindak Distributor Nakal

Dairinews-Sidikalang

DPRD Kabupaten Dairi melalui Komisi B membidangi Pertanian meminta, PT Petrokimia Gresik Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menindak tegas distributor pupuk di Kabupaten Dairi yang tidak tepat waktu mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani (Poktan) melalui kios pengecer yang ditentukan.

Sebab, selama ini, petani ataupun pengurus kelompok tani sangat mengeluhkan distribusi. Pupuk sering mengalami keterlambatan berdampak pemupukan tidak tepat waktu. Hal itu sangat merugikan petani karena komoditas dikembangkan tidak tumbuh maksimal.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi B DPRD, Rukiyatno Nainggolan SP kepada wartawan di gedung dewan di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kamis (28/7/2016). Rukyatno menjelaskan, Komisi B melakukan kunjungan ke kantor PT Petrokimia Gresik, Rabu (20/7/2016). Rombongan diterima Kepala Distributor Center Wilayah Sumbagut, Ubay Dillah didampingi Satria.

Dalam pertemuan itu, Komisi B minta kepada produsen pupuk bersubsidi itu agar menindak tegas distributor yang tidak tepat waktu mendistribusikan pupuk ke kios-kios pengecer di 15 Kecamatan. Politisi Golkar menandaskan, petani sering mengeluhkan keterlambatan orderan.

Disebutkannya, selain keluhan petani. Pihaknya juga menerima aspirasi dari pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi terkait biaya bongkar muat. Tambahan pengeluaran dibebankan kepada pemilik kios. Seharusnya, distributor tidak bisa membebankan cost ke pemilik kios.

Dengan adanya biaya bongkar, diduga pemilik kios menaikkan harga kepada kelompok tani sehingga harga pupuk diterima petani berubah mahal atau melanggar harga eceran tertinggi (HET) penetapkan pemerintah. Komisi B mendesak Petrokimia menertibkan kutipan itu supaya tidak membebani kios pengecer, ujarnya.

Ditambahkan, selain distrusi terlambat dan biaya bongkar muat seperti dikeluhakan kelompok tani dan pemilik kios. Dari 3 distributor pupuk di Kabupaten Dairi yakni PT Pratama Karya, PT Prima Tani serta CV Mutiara Agro Lestari. Diketahui, PT Prima Tani belum punya gudang di Dairi. Mereka (distributor) itu selama ini membawa barang dari Kabanjahe.

Menurut Rukiyatno, hal itu sangat riskan penyelewengan. Pasalnya, pengawasan produk subsidi pemerintah itu akan sulit. Komisi B minta Petrokimia menegakkan aturan main ke distributor sesuai kontrak, diantaranya pemilikan gudang di wilayah distribusi.

Informasi dari Petrokimia, tandas Rukyatno, dalam kontrak jelas disebutkan setiap distributor harus punya gudang di wilayah kerja. Sehubungan itu, Komisi B akan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait supaya tidak merugikan petani kita, tandasnya.

Kepada dewan, Kepala Distribusi Center PT Petro Kimia Gresik wilayah Sumbagut, Ubay Dillah berjanji akan menindak lanjuti masukan legislator. (D03.)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.