- Advertisement -

FPDIP: Usut Dugaan Penggelapan Uang Raskin Sumbul!

Dairinews-Sidikalang
Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara mendesak Bupati melakuan pengusutan dugaan penggelapan uang beras miskin (raskin) di Kecamatan Sumbul. Penyimpangan dimaksud tidak dapat ditoleransi. Perbuatan tersebut menyengsarakan rakyat kecil. Camat yang menyelewengkan uang pembayaran raskin namun warga jadi korban. Bahan pangan itu sempat mandek didistribusikan. Karenanya harus ditindak agar menjadi pelajaran bagi yang lain.

Statemen itu disampaikan Juru bicara fraksi, Halvensius Tondang lewat pemandangan akhir fraksi pada paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 di gedung dewan di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Jumat (26/8/2016).

Bupati, KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengatakan, penyaluran raskin mulai berjalan pekan kemarin tanpa peran camat. Direncanakan, penyaluran berikut dilaksanakan minggu depan. Kansilog Kabanjahe serta Kantor Bulog Sumut menyepakati solusi. Orderan langsung dilakukan kepala desa. Artinya uang langsung dikirim kepala desa tanpa peran kecamatan.

Sitohang menyebut, sudah melakukan penelusuran, Dipastikan akan ada sanski. Hanya saja, penjatuhan hukuman masih menunggu protes pembayaran. Camat Sumbul berinisial MH membuat perjanjian kepada Kansilog akan membayar hutang paling lama September 2016. Kalau tak dipenuhi, diserahkan ke penegak hukum.

Sebelumnya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Sahala Siagian di hadapan Sitohang membenarkan, MH diduga memakan uang raskin tahun 2015 dan 2016 senilai Rp 530 juta lebih . Uang dibayar oleh kades kepada Kasi Kesra tetapi kemudian justru ditarik MH. Sesuai prosedur, tak ada hak camat menyentuh uang tersebut. Setelah Inspektorat Bulog Sumut turun, MH mencicil Rp65 juta.

Ketua Fraksi PDIP, Resoalon Lumban Gaol berpandangan, sepertinya ada pemanjaan atau perlakuan istimewa terhadap MH. Sudah nyata-nyata menyalahgunakan jabatan tetapi masih diberi kuasa di satu kecamatan berikut fasilitas. Ada apa ini? Pembiaran sedemikian berpotensi mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ini tak biasa.

Kalau memang tidak dilindungi, idealnya, pimpinan menyerahkan oknum kepada penegak hukum. Ini tindak pidana loh. Seyogianya, Bupati menunjukkan sikap tegas. Jangan-jangan, ada udang di balik batu? Kenapa berat sekali mencopotnya? Copot saja, soal tunggakan, itu urusan pribadi, tandas Resoalon yang juga Ketua DPC PDIP. Legislator ini juga mempertanyuakan, bagaimana pertanggungjawaban uang penyaluran yang ditampung di APBD di pos kecamatan.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berulangkali memberi perintah, pembodohan dan penzaliman terhadap rakyat harus dilawan, tandas Resoalon. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.