- Advertisement -

Pemangkasan DAU Rp68M Sulitkan Ekonomi Masyarakat

Dairinews-Sidikalang
Agustinus Pisser Simamora, pengusaha grosir sembako ‘Simto’ beralamat di jalan Trikora Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara menyesalkan pemerintah daerah menyusul pemotongan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp68 milliar tahun 2016 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dari berbagai penjelasan, kata Pisser, Senin (29/82016), pemotongan disebabkan rendahnya serapan anggaran. Menurutnya, kenyataan pahit ini mengindikasikan kelemahan manajemen. Pucuk pimpinan kurang memotivasi para pimpinan SKPD sementara pimpinan SKPD mungkin kurang mapan di bidangnya. Bisa jadi, dia tidak punya keahlian di bidang itu. Akibatnya, ini! Rakyat jadi korban. Uang mengendap lalu ditahan Menkeu.

Realitas ini sangat aneh. Ada uang tetapi membelanjakan saja tak mampu. Pejabat sering mengeluh kesulitan anggaran. Ada dana tak bisa dipakai. Padahal, rakyat sangat mendambakan sentuhan kesejahteraan. Butuh air minum, irigasi, keringanan biaya pendidikan, bibit pertanian termasuk mesin sempot dan babat. Patut dipertanyakan, apakah SKPD tak mampu membuat perencanaan yang baik? Apa mereka tidak dengar apa jeritan hati rakyat? Orang bakal tertawa miris dengar kabar ini.

Bila kepala desa kesulitan menyusun ranperdes atau bikin Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terkait pengelolaan dana desa, kenapa lembaga pendamping tidak memberi pembekalan? Apa fungsinya?

Pisser menandaskan, penundaan pencairan DAU sangat berdampak pada masyarakat kecil dan pengusaha. Uang Rp68 milliar bukanlah bilangan kecil. Nilainya, lebih 5 persen dari APBD. Mau diperuntukkan proyek fisik atau belanja barang, yang jelas uang sedemikian cukup berpengaruh pada masyarakat. Ketika proyek diluncurkan, ratusan orang akan bekerja lalu mendapatkan upah. Uang itu kemudian dipakai beli bahan pangan dan ragam keperluan rumah tangga. Barang pedagang juga berputar. Jadi, ada sirkulasi. Kalau dipangkas, ekonomi rakyat dipastikan kian sulit.

Dia berharap, hal ini tidak terulang tahun mendatang. Amat bijak jika Bupati mendudukkan para pejabat sesuai kapasitas dan kompetensi. Mutasi, seyogianyalah bergerak ke arah positif. Banyak pegawai yang mampu namun tak diberi kesempatan.

Seorang wartawan menyebut, beberapa hari setelah pengumuman pemotongan DAU, kantor pemerintah langsung menghentikan langganan koran. Mungkin, terkena imbas.

Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro menyebut, pemangkasan tidak sampai mengganggu proyek fisik. Pos yang dianggap kurang prioritas semisal perjalanan dinas dan rapat-rapat, akan dihapus. Diakui, pemotongan diakibatkan rendahnya serapan anggaran. Problema tersebut ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pekerjaan Umum. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.