- Advertisement -

Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Boros Anggaran

Dairinews-Sidikalang
Keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan issu hangat pembahasan rancangan Perubahan APBD 2015. Kepala Dinas Pertanian, Herlina Tobing dikabarkan ‘poning’ menjawab pertanyaan Komisi B DPRD diketuai Rukiatno Nainggolan, Kamis (1/9/2016). Demikian diungkapkan sumber yang layak dipercaya.

Lewat pertemuan terbatas, Harry Napitupulu anggota fraksi Partai Golkar mengusulkan agar BBI tersebut dijadikan menjadi kolam renang. Menurutnya, keberadaan 3 unit unit pelaksana teknis BBI, sama sekali jauh dari prinsip efektifitas anggaran. Tak banyak manfaat. Dari sisi eknomis, cenderung membebani keuangan pemerintah.

Kalau dibikin jadi kolam renang, kontribusi terhadap keuangan daerah atau PAD dipastikan jelas. Kalau tarif masuk Rp5000 per orang, per tahun gampang dikalkulasi. Harry menyebut, milliaran anggaran digelontoran tetapi imbal balik sangat-sagat minim. Bahkan, asset tersebut banyak berubah fungsi. Proyek terdahulu dinilai gagal.

Sumber diperoleh wartawan mengungkap, dewan dan Herlina pun sempat jeda di kantin.

Kepala UPT BBI Bantun Kerbo Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira, Dedi Sofian Ujung , Jumat (2/9/2016) mengutarakan, unit tersebut mendapat alokasi dana pakan Rp90 juta per tahun. Dia ditempatkan ke sana tahun 2015 dan berhasil memproduksi benih sebanyak86 ribu ekor. Realisasi PAD mendekati Rp7 juta.

Diungkapkan, Kepala Dinas Pertanian jarang kunjungan ke sana. Paling-paling 2 kali setahun. UPT itu dikelola tanpa peran sarjana perikanan. Ditandaskan, tak satupun sarjana perikanan ditugaskan bersamanya. Padahal, tenaga teknis tersebut banyak di Dinas Pertanian. Pun demikian, pihaknya menerima apa adanya.

Dipaparkan, pengadaan benih ikan dilaksanakan tahun 2011. Sementara usia produktif untuk pembiakan adalah 3 tahun. Artinya, turunan ikan yang diperoleh bukan lagi F1. Indukannya sudah ‘jompo’, kata Dedi.

Anggota dewan lainnya berpendapat, BBI merupakan beban pemerintah. Kalaupun ada PAD Rp 7 juta, angka itu belum juga mencapai titik impas. Jika dirata-ratakan harga jual Rp500 per ekor, maka penjualan 86 ribu ekor hanya Rp45 juta. Padahal investasi pakan saja sudah Rp90 juta. Ibarat perusahaan, manajemen bikin bangkrut pemodal. Bila dihitung dengan gaji pegawai, makin dalamlah.

Legislator mengatakan, proyek fisik di sana juga terkesan gagal. Kolam ikan diterlantarkan, diganti ladang jagung. Sementara uang bikin kolam mencapai milliarah rupiah. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.