- Advertisement -

DPRD ‘Tiarap’ Soal Mobilisasi Massa

Dairinews-Sidikalang
DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara mengesahkan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016 senilai Rp997.410.632.050.63. Angka itu berkurang Rp101.382.636.949.37 dibanding APBD induk Rp1.098.382.636.949. Agenda di lantai 2 gedung dewan jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Jumat (9/9/2016) berjalan mulus. Ketua Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua Togar Pasaribu dan St Ir Benpa Hisar Nababan memimpin acara tanpa suara interupsi.

Fraksi PAN melalui juru bicara Subhan Manik dan PDIP melalui pelapor Halvensius Tondang justru memuji eksekutif dan legislatif yang kian profesional membahas anggaran. Selanjutnya secara bergantian bersama Golkar, Hanura dan Nasdem membacakan, dapat menerima pengesahan. Mereka pun menyanyikan koor setuju kala Sabam bertanya, apakah Ranperda dapat disahkan. Seterusnya, Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro bersama pimpinan dewan menandangani berita acara.

Kendati terdengar ‘marungut-ungut (bersungut-sungut) di warung dan forum non resmi menyusul mobilisasi massa berjumlah 40 ribu orang saat pelantikan KRA Johnny Sitohang Adinegoro menjadi Ketua DPD Golkar Dairi di Stadion Panji, Minggu (4/9/2016)– lewat sidang terbuka, tak seorang pun buka suara. Tak seorang pun berani mengkritisi. Seolah, pilihan rakyat beberapa partai ‘tiarap’. Dewan cenderung meluapkan issu terkait kepentingannya.

Padahal, legislator di luar ‘beringin’ menyebut, pimpinan SKPD, staf, kepala desa dan warga diduga penerima raskin diarahkan untuk hadir ke acara pengukuhan dihadiri Ketua Umum Setya Novanto. Kegiatan berujung guyuran hujan deras nan panjang hingga malam mengundang keprihatinan beberapa kalangan.

Seorang pegawai Dinas Kesehatan tertengok menjalankan absensi hingga ke warung dekat pagar stadion. Menurutnya pria itu, absensi ada 2. Satu untuk Sekda dan satu lagi buat kepala dinas. Dia menyebut wajib hadir.

Anggota fraksi Gerindra, Markus HE Sinaga diwawancarai usai paripurna mengatakan, sebenarnya, dia tidak setuju atas mobilisasi diduga melibatkan perangkat pemerintah termasuk kepala desa. Hanya saja, belum ada warga membuat pengaduan. Kalau ada merasa keberatan lalu bikin pengaduan, pasti ditindaklanjuti.

“Soadong na mangadu dobah. Jadi, boha ma dohonan” kata Markus. Molo iba, jelas dang setuju.

Ditanya apakah dewan membiarkan permainan tersebut? Bukanlah harus proaktif? Markus mengatakan, agenda hari itu adalah pembahasan P-APBD. Fokusnya P-APBD. Mungkin pada kesempatan lain akan dikritisi. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.