- Advertisement -

DPRD Dairi Sahkan 3 Perda

Dairinews-Sidikalang

DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara  mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda) yang diajukan pemerintah daerah. Pengesahan ketiga Ranperda dilakukan dalam sidang paripurna di Sidikalang, Selasa (4/10/2016) dipimpin Ketua dewan, Sabam Sibarani, Wakil Ketua, Ir Togar Pasaribu serta Ir Benpa Hisar Nababan.

 

Hadir Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro didampingi Sekda, Sebastianus Tinambunan. Ketiga Perda disahkan yakni penyertaan modal non cash PDAM Tirta Nciho, pembentukan struktur organisasi perangkat daerah serta perubahan Perda No 13 tahun 2014 tentang bangunan gedung.

 

Sebanyak enam fraksi DPRD yakni Gerindra, PDIP, Hanura, PAN, Golkar serta Nasdem dalam penyampaian pendapat akhir menyatakan dapat menerima ketiga Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda dengan memberikan berbagai catatan untuk dilaksanakan eksekutif  setelah mendapat evaluasi dari Gubsu.

 

Khusus perubahan Perda No 13 tahun 2014 tentang bangunan gedung, legislator  menyatakan agar bagi warga korban kebakaran diberikan keringanan dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB).

 

Sementara direktur PDAM Tirta Nciho yang masa jabatannya sudah berakhir dan saat ini diangkat sebagai pelaksana tugas supaya kembali didefenitifkan sebagai direktur mengingat kinerja direktur PDAM Tirta Nciho, Ir Rafael Ginting MTL  dinilai bagus.

 

Sementara pembentukan organisasi baru maupun peningkatan status dari kantor menjadi badan ataupun dinas diharapkan disertai peningkatan kinerja sehingga pendapatan asli daerah naik. Pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat juga membaik.

 

Bupati KRA Johnny Sitohang mengaku bersyukur pengesahan berjalan mulus. Berbagai masukan dan saran dari legislatif disampaikan melalui fraksi menjadi perhatian.

 

Sitohang menyebut, khusus IMB bagi korban kebakaran,  perlu ditegaskan, IMB harus tetap diurus korban. Sebab, IMB merupakan tata kota sehingga masyarakat harus tetap mengacu pada IMB yang telah ditetapkan. Tetapi kita sepakat bahwa retribusi bagi korban digratiskan, tandasnya.(D3)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.