- Advertisement -

Terminal Sitinjo Diduga Area Pungli

Dairinews-Sitinjo

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  Pemerintah Kabupaten Dairi Sumatera Utara  diduga rawan praktik pungutan liar (pungli). Setidaknya, penyimpangan dimaksud berjalan aman dan terang-terangan di lingkungan Terminal Sitinjo di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo, Rabu (19/10/2016).

 

Pantauan wartawan, 2 orang petugas mengarahkan kendaraan umum   tipe minibus hingga membelok ke arah terminal. Namun untuk ukuran bus besar semisal Bintang Utara, pengutipan langsung dilakukan di jalan raya tanpa disertai serah terima tiket. Selanjutnya, tipe  L300 atau engkel berupa  Datra, Raja Na Pogos, Sepadan, Sitra dan Cinta karya Baru  dikawal agar belok ke terminal.

 

Di pintu terminal, seorang petugas langsung mendekat ke  minibus lalu menerima uang tanpa penyerahan karcis. Kurun waktu  30 menit, jumlah   armada keluar masuk mencapai puluhan unit. Pemuda itu bergerak santai mirip berjabat tangan dengan sopir diikuti tarik uang.

 

Kala ditemui wartawan di sebuah rumah tempat pria ini mangkal, tertengok  karcis warna merah jambu diletakkan di meja sebanyak setengah blok. Pria mengenakan seragam  biru muda berjaket ‘Dishub’  itu mengaku bernama Alpin Parapat, Dia menyebut, sudah bekerja selama 3 tahun di sana.

 

Dibenarkan, tidak semua kendaraan diberi karcis. Alasannya, lembaran itu tinggal sedikit. Harusnya, semua angkot  mendapatkan tanda bukti setoran tersebut.

 

Alpin mengatakan, dirinya menyetor  Rp300 ribu setiap hari ke kantor. Hari-hari biasa termasuk minggu, tetap saja dikenai Rp300 ribu. Per mobil dikenakan kutipan Rp2000.  Ditanya bukanlah yang dilakukannya merupakan pungli, dia tak menjawab.

 

Sementara itu, 2 pengemudi Datra mengatakan, mereka tidak diberi karcis menyusul pembayaran retribusi. Ngak ada pakai tanda bukti. Kalau tak bayar, bisa dimarahi petugas.

 

Terpisah, Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kominfo, Londer Simanjuntak mengatakan,  penarikan retribusi dilakukan bersamaan dengan serah terima  karcis. Tidak boleh terima uang tanpa lembaran itu.

 

Ditanya tentang fakta lapangan, Londer tak menerangkan lebih jauh. Ditanya lagi bukankah  realitas itu merupakan pungli, Londer tak memberi penjelasan rinci.

 

“Aha ma goar ni i, ate” kata Londer. Menurutnya, setora ke kantor tidak dipatok. Berapa tiket tersalur segitulah pendapatan. Hari kemarin juga hanya Rp200 ribu. Bukan wajib Rp300 ribu per hari.

 

Kasus  pungli, bukan pertama kali terungkap di Dinas Perhubungan. Hadi Swarno Panjaitan  anggota DPRD fraksi Partai Hanura sudah membeberkan penyimpangan di gedung Uji KIR. Besaran pembayaran jauh di atas Perda. Namun, Kepala Dinas Datulam Padang menyebut,  penyelewengan itu di luar sepengetahuannya. Dia pun menjatuhkan saksi kepada petugas notabene tenaga harian lepas. (D01)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.