- Advertisement -

RPJMD Versi Perbup Tak Boleh Jadi Acuan Perda APBD

Dairinews-Sidikalang

Ketua fraksi Nasional Demokrat  (Nasdem) DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara,  Nasib Udur Sihombing mempertanyakan  dasar hukum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017. Lewat sidang paripurna di gedung dewan di jalan Sisingamangaraja Sidikalang,  Rabu (14/12/2016),  Nasib menyebut, legislatif dan eksekutif telah menetapkan Perda tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai dasar penyusunan anggaran.

Namun faktanya,  RPJMD hasil revisi yang diserahkan ke dewan adalah versi Peraturan Bupati (Perbup). Kalau RPJMD-nya versi Perbup, maka tak ada kewenangan legislatif membahas  RAPBD. Idealnya, APBD juga ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati. Kalau dipaksakan, ada potensi cacat hukum. Tak mungkin  APBD punya dua payung hukum yakni Perda dan Perbup.

“Kami bukan tidak mendukung pembangunan.  Semua harus berkomitmen mensukseskan demi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Syaratnya, mesti sesuai mekanisme” tandas Nasib.

Dia menerangkan, sebenarnya,  bukan hal payah melakukan revisi. Satu dua hari tuntas. Apalagi, yang berubah hanya point tertentu terkait struktur organisasi pemerintahan. Dia mengusul pembahasan harus dikembalikan ke Badan Musyawarah untuk membuat jadwal ulang.

Nasib mengungkap, substansi tersebut sudah dikonsultasikan dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Diperoleh penjelasan, bahwa   RPJMD versi Perbup tidak boleh dibikin landasan penyusunan APBD. Perda RMPJD hanya bisa direvisi lewat Perda. Bukan pakai Perbup.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Jubel Sianturi mengatakan. Perda RPJMD  tidak berubah. Yang berganti adalah pada bagian lampiran. (D01)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.