- Advertisement -

4 Kasus Dugaan Korupsi Didalami Polres Pakpak Bharat

Dairinews.com-Salak

Anggota Komisi 3 DPR RI, DR Junimart Girsang  didampingi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)  Pakpak Bharat Sumatera Utara, AKBP Jansen Sitohang  di Salak, Kamis (30/03/2017) mengatakan,  lembaga penegak hukum tersebut mendalami 4 kasus dugaan korupsi.

Kasus dimaksud meliputi   penggunaan dana PKK tahun 2014 senilai Rp600 juta, kegiatan di Dinas Pendidikan tahun 2014,  pengadaan CAT system di Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015 dan dana Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014.

Proses sedang tahap penyelidikan. Menurutnya,  ruang ini perlu dimanfaatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi. Kalau tidak cukup bukti, harus dihentikan. Kondisinya akan berbeda bila melaju ke tingkat penyidikan. Di situ, sudah ada bukti perbuatan melawan hukum yang cukup.

Salinan surat Bupati Pakpak Bharat
Salinan surat Bupati Pakpak Bharat

Junimart menyebut, akan mengkawal perkembangan kasus. Substansi tersebut akan disampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian guna mendapat dukungan. Tidak boleh diintervensi.  Ditegaskan, tak seorangpun kebal hukum.   Pelayangan surat oleh pejabat daerah terkait penganan kasus  di Polres,  tidak boleh mengendurkan semangat.  Jangan  mundur!

Sitohang menjelaskan, awal tahun 2017,  pihaknya mengusut  kasus di atas. Langkah itu adalah tindak lanjut laporan masyarakat. Komandan  ini menerangkan seputar  potensi penyimpangan dana PKK.  Diantaranya, hasil audit Inspektorat tidak sesuai dengan fakta lapangan. Polisi sudah memanggil bendahara PKK bernisial  RB. Hingga surat ke 3 belum dipenuhi.

Pada hari itu, Junimart  mendengar paparan Sitohang di aula Mapolres.  Kehadiran politisi berlatar belakangan pengacara ini turut diterima Wakapolres  Kompol Edward Saragih, Kasat Reskrim AKP Alexander dan pejabat utama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Desa  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Manurung Naiborhu per telepon, Jumat (31/03/2017) mengatakan, sepengetahuannya kegiatan PKK sudah terlaksana.  closet sampai ke semua penerima. Dibenarkan, besaran dana Rp600 juta namun dia tidak tahu apakah seluruh uang dimaksud berupa material.

“Kebetulan saya baru dilantik bulan Januari lalu. Jadi saya tidak tahu persis” kata Naiborhu. Ditanya mengapa bendahara PKK tidak menghadiri panggilan, Naiborhu mengatakan, orang dimaksud bukan lagi di kantornya. Sudah pindah entah ke kecamatan mana. (D01)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.