- Advertisement -

Dugaan Korupsi Dana PKK Pakpak Bharat Diusut

Dairinews.com-Salak

Kasus dugaan korupsi penggunaan dana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara tahun 2014 diusut Polres Pakpak Bharat.  Penyelidikan sedang berjalan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Demikian disampaikan Kapolres, AKBP Jansen Sitohang saat menerima kunjungan anggota Komisi 3 DPR RI, DR Junimart Girsang di Salak, Kamis (30/03/2017).

Sitohang didampingi Wakapolres  Kompol Edward Saragih, Kasat Reserse dan Kriminal AKP Alexander dan pejabat utama menerangkan, pihaknya telah menerima hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten. Namun,  hasil tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan. Salah satu temuan adalah, bahwa  dalam dokumen audit, tidak tertera point penyerahan  closet kepada warga.  Realitasnya, ada penyerahan di awal tahun 2017.  Beberapa warga sudah dimintai keterangan sebagai saksi.

Beberapa saksi sudah dimintai keterangan. Sedang bendahara PKK berinisial RB   belum juga hadir kendati sudah dipanggil tiga kali. Kegiatan tersebut berbiaya Rp600 juta. Ditandaskan,  menyusul adanya pengaduan terhadap Kapolres ke lembaga tinggi negara, Sitohang menandaskan, tidak pernah gentar.

“Tidak mengganggu proses. Tetap jalan” ujar Sitohang

Junimart  menjelaskan, menerima laporan masyarakat terkait pengananan kasus dugaan korupsi di daerah otonom ini. Legislator PDIP ini justru menyebut, belakangan ini, penanganan  mandek.  Ditandaskan, pengaduan pemerintah daerah ke lembaga tinggi negara jangan  menyurutkan semangat.  Maju terus, pantang mundur. Yang terpenting, jangan minta-minta uang terkait kasus.

Diutarakan,  pengananan korupsi tersebut akan disampaikan kepada Kapolri Jendetal Tito  Karnavian pada rapat dengar pendapat (RDP) mendatang.

“Di sana kan nanti ada juga Kabareskrim. Saya akan angkat kasus ini. Semua harus kawal. Tidak ada yang kebal hukum!” tandas  politisi berlatar belakang pengacara itu. Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu resah  dengan penyelidikan. Kenapa kebakaran jenggot?  Justru  tahapan penyelidikan merupakan ruang untuk  memberi keterangan seluas-luasnya  buat klarifikasi. Tunjukkan saja semua kegiatannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah  agenda betul dilaksanakan?

“Polisi  jangan takut diintervensi dan tidak boleh diintervensi”, tandas  Junimart. Tembusan surat ini sudah sampai kemana-mana ini.

Kepada wartawan,  Junimart mengatakan tembusan surat itu berpotensi jadi bumerang.  Sama saja membuka aib sendiri.  Bocoran diperoleh Dairinews.com,    tembusan surat  ditandatangani Bupati Remigo Yolando Berutu dialamatkan  ke Presiden,  Jaksa Agung, Ketua  Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolri, Ketua BPK.  Surat itu ditujukan ke Kapolres tertanggal  16 Januari 2017 perihal koordinasi pengananan pengaduan masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Manurung Naiborhu per telepon, Jumat (31/03/2017) mengatakan, sepengetahuannya, closet sampai ke semua penerima. Dibenarkan, besaran dana Rp600 juta namun dia idak tahu apakah seluruh uang dimaksud berupa material.

“Kebetulan saya baru dilantik bulan Januari lalu. Jadi saya tidak tahu persis” kata Naiborhu. Ditanya mengapa bendahara PKK tidak menghadiri panggilan, Naiborhu mengatakan, orang dimaksud bukan lagi di kantornya. Sudah pindah entah ke kecamatan mana. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.