- Advertisement -

Ketua PKK Diperiksa Jaksa 3 Jam

Dairinews.com-Sidikalang

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga (PKK) Kabupaten Dairi Sumatera Utara, DS diperiksa jaksa selama 3 jam terkait kasus dugaan korupsi, Jumat (04/08/2017). Info diperoleh Dairinews,com menyebut, DS hadir sekira pukul 08.30 Wib hingga selesai  pukul 11.30 Wib di Kejaksaan Negeri Dairi jalan Sisingamangaraja Sidikalang. Istri pejabat teras ini menyampaikan keterangan di ruang Seksi Intelijen terkait kegiatan Sosialisasi Hasil Rakernas PKK tahun 2015 dilaksanakan tahun 2016 berbiaya Rp1,8 milliar.

Mengenakan baju putih, DS masuk melalui pintu utama, selanjutnya mengisi daftar tamu. Dia menyerahkan surat panggilan kedua bersifat  ‘rahasia’ kepada petugas piket.      Kepala Kejaksaan  Negeri, Johnny William Pardede melalui Kasi Intel Ferdiansyah membenarkan adanya  pemanggilan dan pemeriksaan terhadap DS. Tentang materi, dia enggan mengumbar.

“Penanganan masih tahap penyelidikan. Sesuai aturan, belum boleh dipublikasi” kata Ferdiansyah. Mungkin, kalian sudah tahulah tentang apa-kira-kira makanya dipanggil.

Sebelumnya, seorang  pengusaha membenarkan, dirinya telah diperiksa jaksa terkait dana PKK. Penyedia barang non makanan itu mengungkap,  PKK sama sekali tak pernah belanja dari perusahaannya. Memang, dia  memberi stempel untuk dipinjam seorang pegawai. Dia tidak menolak menyerahkan stempal lantaran tak curiga bakal disalahgunakan.

“Besar belanjaan sesuai faktor memang tak seberapa. Tetapi pastinya, PKK tak pernah belanja ke sini. Cuman, pernah ada pegawai  minjam stempel” kata pengusaha beralamat di Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang.

Sebagaimana diberitakan, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Junihardi Siregar didampingi Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa Simon Tonny Malau mengatakan, pengeluaran uang dilakukan bila ada SPJ. Karenanya, tidak mungkin terjadi belanja diduga fiktif. Dia tak bersedia  merespons terlau jauh mengingat pada saat pelaksanaan, keduanya belum ditempatkan di SKPD ini.

Junihardi membenarkan, agenda PKK tersebut  salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekitar Rp70 juta sudah dikembalikan ke kas daerah. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.