- Advertisement -

Pungli Diduga di SMAN 1 Tigalingga, Siswa Dipungut Rp500 Ribu

Dairinews.com-Tigalingga

Praktik pungli diduga terjadi di SMA Negeri 1 Tigalingga Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Setiap siswa dibebani pembayaran Rp500 ribu diperuntukkan buat pembelian komputer dan tambahan penghasilan guru honorer. Bila anggota keluarga 2 orang di sekolah, kewajiban tetap saja.

Orang tua siswa diwawancarai Dairinews.com  minta nama tidak ditulis, Kamis (19/102017) mengatakan,  pembebaban tersebut sangat memberatkan.  Pada raat orang tua siswa bersama komite dan kepala sekolah, sebenarnya peserta menyatakan keberatan.

“Kan ada dana BOS, kenapa lagi siswa dikenai kewajiban tambahan” ungkap orang tua mengulang isi rapat. Kala itu pihak sekolah menerangkan,  uang itu tidak cukup. Sumber menyebut,  setiap bulan, mereka juga dikenai tahigan uang sekolah Rp50 ribu per bulan.

Sekolah menginginkan setiap siswa  memiliki 1 komputer saat praktek, demikian juga guru. Sementara upah guru honorer, disebut terlalu rendah di kisaran Rp50 ribu. Kepala sekolah tidak menerangkan berapa sesungguhnya  alokasi dana BOS serta  penggunaan. Ngak ada diterangkan dikemanakan  dana BOS. Cuman djawab, uangnya tidak cukup. Akhirnya diputuskan, setiap pelajar dikenai Rp500 ribu. Pembayaran diangsur 2 kali. Yakni tahap pertama sebelum akhir Oktober dan tahap kedua sebelum akhir Februari.

Siswa menyebut, petugas sudah menagih  ke ruangan.  Sebagian diantara  mereka telah menyetor kepada guru berinisial Y. Untuk biaya komputer dipatok Rp341 ribu.

Kepala sekolah,  Anton Tarigan belum berhasil diminta penjelasan. Guru ahasa Inggris, Maida Simanjuntak menerangkan, atasannya sedang ke Sidikalang. Ditanya seputar pungutan tadi, dia tak bersedia menjawab. Tanya sama kepala sekolah saja.  Pengajar ini mengaku tak tahu nomor telepon  Kasek.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Dairi, Markus WS Purba   menegaskan, kesepakatan tidak lebih kuat dari peraturan. Menurutnya, penarikan uang tersebut berpotensi pungli. Idealnya, keberadaan komite adalah meringankan  sekolah dengan mencari sumber baru. Bukan malah ‘bikin poning’ orang tua.

Apapun kebutuhan sekolah khususnya SMA/SMK Negeri,  diusulkan ke Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan. Atau komite dan kasek melakukan loby ke perusahaan untuk mendapatkan CSR.  Jangankan pungutan beli komputer, pengenaan uang komite juga  dilarang.  Lihat saja, hampir tak ada SMP bikin uang komite.

Kalau  substansinya persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), pelaksanaan bisa disiasati dengan cara ujian bergelombang atau meminjam peralatan milik siswa dan guru.  Markus Purba mendesak,  uang dikembalikan kepada siswa sebelum penegak hukum bergerak masuk. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.