- Advertisement -

Kasus Cetak Sawah Simungun, Kelompok Tani Terima Rp240 Juta dari Dinas

Dairinews.com-Sidikalang

Penyidikan kasus dugaan korupsi pencetakan sawah di Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir  Kabupaten Dairi Sumatera Utara tahun 2011 diserius Kejaksaan Negeri Dairi.

Kajari, Johnny William Pardede melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Chairul Wijaya didampingi koordiantor tim penyidik Benny Purba di ruang kerja di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (31/10/2017) mengatakan, tahapan kini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara versi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Diakui, belum lama ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diundang ke lapangan untuk menentukan  koordinat dan luasan lahan yang diproyekkan.  Agenda itu juga dihadiri pihak rekanan JS.

Intinya, pekerjaan tak selesai. Proyek cetak sawah seluas 100 hektar  tak sampai separuh. Kegiatan itu berbiaya Rp750 juta berupa  bantuan sosial dari Kementerian Pertanian. Dari dana itu, Rp450juta  dialokasikan untuk cetak sawah dan Rp300 juta dibuat beli hand tractor dan saprodi.  Pekerjaan pencetakan ditangani rekanan berinisial  JS beralamat di Sidikalang senilai Rp370 juta.

Berdasarkan penelusuran, kata Wijaya, saldo akhir di rekening kelompok tani Rp80 juta. Artinya, sebelum  diusut kejaksaan. Ditambahkan, petani tak pernah menerima saprtodi berupa bibit dan pupuk. Namun, traktor tangan benar dibelanjakan dan telah dijadikan barang bukti.

Menurut  Wijaya,  Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat keputusan tentang siapa kuasa pengguna anggaran (KPA) dan siapa pejabat pembuat komitmen (PPK). Awalnya, Theresia Panggabean ditetapkan sebagai PPK di Dinas Pertanian. Theresia sempat   membuat remomendasi pencairan uang  30 persen. Beberapa waktu kemudian, PPK kosong lalu berganti. Tercatat, pengambilan uang dari bank sebanyak 8 kali.

Dijelaskan, sebanyak 80 petani diperiksa. Buntutnya, ada warga mengungapkan kekecewaan kepada ketua kelompok. Sebab, data luas lahan petani tidak valid. Dibikin 2  hektar padahal hanya 4 rante.  Dari penyidikan lanjutan, ungkap Wijaya, penyidik menemukan  adanya transaksi mencurigakan  sebesar Rp240 juta di rekening kelompok tani.

Uang itu disetor ketua kelompok tani berinisial  AS medio April 2017 sebesar Rp240 juta.  Saat ditanya lebih jauh, AS mengakui, uang itu datang dari dinas. Namun, dia belum bersuara dinas mana yang dimaksud. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.