- Advertisement -

Oknum Ketua DPRD Bisa Dijerat Undang-Undang Perpajakan

Dairinews.com-Sidikalang

Oknum Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Sabam Sibarani bisa dijerat undang-undang perpajakan. Itu terkait ketiadaan ijin mendirikan bangunan (IMB)  rumah pribadi di jalan Pembangunan Kelurahan Sidikalang.

Demikian pendapat Direktur Komite Pencegahan Korupsi dan Nepotisme Indonesia (KPKNI), Joseph Situmorang SH saat coffee morning bersama  wartawan di kantin Brishani Jalan Sisingamangaraja, Selasa (19/12/2017).

Kalau bicara dari aspek hukum, bisa kena undang-undang perpajakan.  DPRD adalah lembaga yang mengesahkan peraturan daerah (Perda) dimana IMB adalah salah satu  pendapatan asli daerah (PAD). Lantaran tak dibayar, artinya ada potensi kehilangan  keuangan daerah. Mustahil dewan tak tahu aturan. Mereka yang bikin Perda.

Menurutnya,  alasan Sabam masih mengumpul-ngumpul uang untuk urus IMB dipandang tidak rasional. Masya  bikin istana berbiaya milliaran rupiah mampu tetapi alokasikan dana administrasi tak sanggup.  Seyogianya, beres dulu IMB baru masuk ke tahap konstruksi. Mengikuti rekaman visual, terungkap bahwa Sabam tidak pernah mengurus. Keteladanannya dimana?

TANPA IMB: Rumah mewah milik Ketua DPRD berlokasi di jalan Mesjid Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara dibangun tanpa IMB, Rabu (13/12/2017). (Dairinews.com)

Joseph mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas. Jangan terkesan hanya berani ke warga lemah. Sikap terkesan sewenang-wenang itu bisa merusak citra daerah.  Orang bisa bilang jangan meniru Dairi. Kasus ini lagi viral di tengah masyarakat.

Dia berharap, pemerintah  jangan hanya berkutat pada  IMB. Kalau hanya bicara  IMB, itu sekedar pelanggaran administrasi.  Kita tunggu, apa langkah Satpol-PP dan SKPD terkait. ‘Galak’ ngak?

Sebelumnya Sabam Sibarani membenarkan  tidak pernah mengurus IMB. Diterangkan, dirinya masih ngumpul-ngumpul uang untuk mengurus. Kan ada uang administrasi sesuai Perda?

“Masih ngumpul-ngumpul uang” kata dia ditemui di gedung DPRD belum lama ini.

Kini istana termewah itu mendekati penyelesaian. Dari pembicaraan dengan seorang pejabat eselon 2, bahwa bangunan termasuk diperuntukkan pribadi dengan luas di atas 200 meter kuadrat, juga dikenakan pajak pertambangan nilai sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Biaya ini lebih besar ketimbang retribusi IMB.

Sekretaris Daerah, Sebastianus Tinambunan mengatakan, Perda berlaku buat seluruh warga. Dia menghimbau, ketentuan ditaati. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.