- Advertisement -

Diduga Putusan Panwaslu Berbau Suap Rp300 Juta

Dairinews.co-Sidikalang

Penerbitan putusan Panwaslu Kabupaten Dairi Sumatera Utara terkait gugatan pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati  2018-2023,  Harungguan Sianturi-Umar Ujung (Harum) diduga berbau suap. J pemuda beralamat di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Senin (19/03/2018)  mengungkap, oknum Ketua Panwaslu berinisial JSB  diduga menerima uang suap Rp300 juta untuk membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas penolakan pendaftaran  pasangan dari jalur perseorangan tersebut.

Diterangkan, setelah KPU menolak pendaftaran Harungguan-Umar,  pendekatan ke Panwaslu dilakukan. J mengatakan,  kenal dengan  JSB lantaran bernaung di bawah satu organisasi.

Dari pertemuan J dengan JSB, disepakati angka menerbitkan putusan melegakan Rp300 juta. Panwaslu akhirnya mengeluarkan putusan per 17 Desember 2017 bahwa Harum berhak mengikuti penghitungan ulang .

J menyebut bola-balik dihubungi JSB. Bahkan, JSB datang ke rumah J untuk meminta uang menyusul desakan anggota. Menurut J, uang sejumah di atas belum tersedia. Dia  hanya memegang Rp50 juta.

Selanjutnya,   JSB memintanya mentransfer kepada kakak JSB di Bekasi.  Pengiriman dilaksanakan lewat nomor rekening Bank Jabar. pada 19 Desember 2017.  Namun, JS tak bersedia menyebut,  nama tujuan pengiriman.

“Kalau ini dibuka, urusan bisa panjang. Dia yang kasih  nomor rekening kakaknya untuk tujuan pengiriman” kata J.

Ditambahkan, kekurangan Rp250 juta diserahkan tim ke JSB di salah satu hotel di Medan per 22 Desember 2017.  Pria ini mengaku tidak hadir.

Terpisah,  JSB membantah menerima suap.

“Tidak ada itu” kata  JSB di ruang kerja Jalan Simsim Sidikalang, Selasa (20/03/2018). Dia tidak pernah datang ke rumah J untuk minta uang. Namun singgah di usaha laundry sampig kediaman J. Menurutnya  pengusaha laundry itu adalah temannya dan dia pernah mengambil selimut dari sana.

Dijelaskan, dia memiliki 2 kakak. Satu berdomisili di Medan dan satu lagi d Pakpak Bharat.  Dia membantah pernah bertemu tim di salah hotel di Medan. Memang tanggal 22 Desember, dia berada di Medan  untuk urusan tertentu dan bukan bertemu tim.

Sementara itu, komisioner KPU tak bersedia namanya ditulis  mengatakan, pembicaraan dugaan money politic terungkap pada sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jakarta  per 12 Maret 2018. Saat ini, KPU dan  Panwaslu digugat oleh pasangan Harum di  DKPP. Pada agenda dimaksud, keluarga penggugat  Muara Silalahi mengungkap adanya money politik.

Menurut komisioner KPU, majelis memenanggapi, substansi itu  tidak masuk dalam materi gugatan. (D01)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.