- Advertisement -

Tanah Di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang Digugat Kepemilikannya

Dairinews.co-Sidikalang

Tanah seluas 3240 meter persegi berlokasi di jalan Sisingamangaraja Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara digugat kepemilikannya. Gugatan perdata atas kepemilikan tanah tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi ke Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang.

Demikian dijelaskan, Maruli Purba kuasa hukum ditunjuk Pemkab Dairi usai mendaftarkan gugatan, Kamis (6/9/2018) di PN Sidikalang. Maruli menerangkan, gugatan teregistrasi No 24/Pdt.G/2018/PN-SDK tertanggal 6 September 2018.

Dijelaskan, Pemkab Dairi memiliki sebidang tanah berlokasi di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kota Sidikalang Kecamatan Sidikalang saat ini dikuasai oleh pihak tergugat yang diajukan dalam gugatan ini. Data resmi Pemerintah Republik Indonesia cq Pemkab Dairi tanah dimaksud milik dan masuk dalam daftar asset Pemkab Dairi.

Atas hal itu, polemik ini kita bawa keranah hukum sesuai rana hukum yang ada. Dalam gugatan itu, pihak tergugat bisa klasifikasinya 4 antaralain Raja Malum Ujung. Kenapa Raja Malum Ujung?, karena diatas tanah tersebut sekitar 940 meter persegi sudah terbit sertifikat atas nama Raja Malum Ujung.

Tetapi, Raja Malum Ujung sudah meninggal tentu sesuai mekanisme proses peradilan perdata kita tarik ahli warisnya menjadi pihak tergugat. Maruli menyebut, ada 5 ahli waris yang menjadi tergugat 1 sampai 5. Selanjutnya ada Orom Rolim Ujung pihak tergugat 6 dan Raja Ardin Ujung tergugat 7 dan terakhir Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dairi sebagai tergugat 8.

Ditanya soal sertifikat dimiliki oleh Raja Malum Ujung diatas tanah Pemkab Dairi dimaksud. Maruli mengatakan, justru itulah kita menarik pihak BPN sebagai tergugat 8 karena selain ada bukti-bukti otentik yang kita miliki bahwa objek itu adalah milik Pemkab Dairi.

Pemkab Dairi juga sudah pernah mengajukan permohonan persertifikatan atas objek tersebut. Maruli menyebut, pengajuan permohonan sertifikat dilakukan sejak tahun 1997 silam tetapi samapi sekarang tidak direspon BPN Dairi.

Surat ukur sudah terbit tetapi tidak diproses pihak BPN tanpa penjelasan. Kita lihat ada pendiaman. Dalam Bahasa admistrasinya, itu perbuatan figtif negative yang dilakukan pihak BPN, jelasnya. Dan ternyata tahun 2009, pihak dari Raja Malum Ujung tanpa sepengetahuan Pemkab Dairi memohonkan penerbitan sertifikat atas tanah seluas 940 meter persegi dan dikeluarkan oleh BPN Dairi.

Sehingga, melalui gugatan ini kita minta pertanggungjawaban BPN terkait penerbitan sertifikat dimaksud. Karena objek gugatan yang diajaukan adalah tanah seluas 940 meter persegi yang berdiri diatas 3420 meter tanah Pemkab Dairi. Jadi ada 940 meter kini dikuasai pihak lain.

Jadi pertanyaan kepada pihak BPN kenapa bisa terbit sertifikat itu.  BPN ikut kita gugat karena ada perbuatan hukum yang dilakukan secara aktif. Satu hal penting kami berutahu ke masyarakat. Pemkab Dairi sudah pernah menggugat BPN Dairi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan objek perbuatan figtif negative tidak menjawab dan tidak merespons surat dilayangkan Pemkab Dairi.

Di proses Pengadilan TUN tingkat pertama Pemkab Dairi menang. Tergugat melakukan banding dan pihak Pemkab dinyatakan kalah. Namun ditingkat kasasi, oleh Mahkamah Agung (MA) menyatakan, membatalkan putusan PT yang mengalahkan Pemkab Dairi dan menerima putusan PN tapi menolak gugatan pihak Pemkab sebagai penggugat.

Artinya kosong-kosong. Dengan argumentasi bahwa menurut dasar pertimbangan hukum MA selesaikan dulu sengketa keperdataannya baru bisa masuk ke ranah TUN. Sehingga masing-masing perdebatan kepemilikannya siapa?.

Maruli mengatakan,  ada beberapa persoalan disana. Pertama yang digugat adalah figtig negative perbuatan pihak BPN. Kedua, yang kita gugat bukan penerbitan sertifikat. Tetapi ada permohonan kita yang tidak dijawab oleh pihak BPN yang dinyatakan masuk dalam hukum admistrasi Negara figtig negatif.

Jadi bukan sertifikat yang digugat, makannya diwaktu gugatan itu pihak Ardin Ujung dan Orom Rolim Ujung masuk sebagai pihak intervensi. Persoalan dipublik hari ini ada pihak-pihak yang mengeluarkan pernyataan seolah-olah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan mereka berhak menguasai tanah tersebut.

Perlu kami tegaskan, pernyataan itu adalah manipulasi informasi dan pernyataan yang keliru. Karena sampai hari ini belum ada keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa tanah dimaksud itu milik orang lain selain  milik Pemerintah Republik Indonesia cq Pemkab Dairi.

Sebelumnya, Pemkab Dairi melalui bidang asset bersama Satpol PP telah memasang plang merek dilokasi tanah dimaksud. Tetapi, tak lama kemudian plang merek lenyap (D03)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.