- Advertisement -

Pansel Perangkat Desa di Dairi Diduga Melakukan KKN

Dairinews.co-Sidikalang

Panitia Seleksi (Pansel) Perangkat Desa disejumlah Kecamatan Kabupaten Dairi Sumatera Utara diduga terlibat praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Pansel yang terdiri dari pihak Pemerintah Kecamatan serta Kepala Desa dan Pelaksana Kepala Desa diduga menerima sejumlah uang dari peserta.

Diperoleh informasi, bagi peserta yang sudah bersedia memberikan uang, panitia langsung membocorkan soal serta jawaban. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Dairi, Benpa  Hisar Nababan kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).

Benpa menegaskan, informasi itu diperoleh dari sejumlah peserta yang mengikuti seleksi disejumlah Desa. Benpa menyebut, pengakuan dari peserta, pansel Kecamatan, Kades serta pelaksana Kades meminta uang antara Rp.5juta-Rp.10juta.

Benpa mengaku sudah memiliki bukti terkait kejahatan dilakukan pansel Perangkat Desa dimaksud. Menurut Politisi PDIP itu, apa yang dilakukan pansel Perangkat Desa telah merusak tatanan birokrasi yang sudah dibangun Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowidodo.

Presiden Jokowidodo sedang gencarnya melakukan reformasi birokrasi termasuk memberantas KKN. Tetapi masih saja ada oknum-oknum ASN ynag berani melakukan kecurangan dengan meminta uang kepada peserta.

Saat ini lanjut Benpa, antusias masyarakat untuk ikut seleksi Perangkat Desa cukup tinggi. Hal itulah diduga dimamfaatkan oknum pansel untuk mengambil keuntungan. Dan yang paling penting kata Benpa, pimpinan DPRD dan Pemkab Dairi, sebelumnya sudah punya kesepakatan agar perekrutan Perangkat Desa dilakukan setelah pelantikan Bupati terpilih Eddy Kelleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing.

Kesepakatan itu waktu itu dihadiri Sekda, Sebastianus Tinambunan, Kabag Hukum, Rudolf Tamba dan pimpinan DPRD termasuk saya, sebut Nababan. Sehingga, perekrutan perangkat Desa yang dilakukan sekarang ini harus dihentikan menunggu selesai pelantikan Bupati/Wakil Bupati bulan April 2019 mendatang, tandasnya.

Benpa menambahkan, selain sebagai Wakil Ketua DPRD, Benpa Nababan juga sebagai tim pemenangan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Jokowidodo-Ma’ruf Amin sangat menyesalkan apa yang dilakukan pansel dimaksud. Kejadian itu bisa merugikan pasangan capres nomor urut 1 tersebut karena bisa saja masyarakat kecewa terhadap pemerintah.

Padahal yang melakukan adalah oknum. Benpa mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat serta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pungli perekrutan Perangkat Desa yang saat ini sedang berlangsung. Sebelumnya, Kadis Pemdes, Hutur Siregar didampingi Kabid Adiministrasi Desa, Rimson Simamora kepada wartawan, membenarkan perekrutan Perangkat Desa.

Perekrutan Perangkat Desa berlangsung tahun 2018-2019. Ada 12 Kecamatan sedang melaksanakan perekrutan perangkat Desa, kata Hutur. Sebagian Kecamatan sudah selesai dan sebagian Kecamatan sedang berlangsung.

Hutur maupun Rimson Simamora menyebut, pansel perangkat Desa adalah pemerintah Kecamatan. Keduanya menyebut, perekrutan perangkat Desa diatur dalam peraturan daerah (Perda) No 2 tahun 2016 tentang perangkat Desa (D03).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.