- Advertisement -

Peserta Tolak Pengumuman Hasil Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Sumbul

Dairinews.co-Sidikalang

Peserta ujian yang tidak lulus dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa (PD) di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Sumatera Utara, menolak hasil seleksi yang diumumkan panitia penjaringan dan penyaringan PD Pemerintah Kecamatan Sumbul.

Penolakan disampaikan sejumlah peserta dari 7 Desa yang mengikuti perekrutan PD tahun 2019. Mereka menuding panitia melakukan intervensi dan intimidasi selama proses penjaringan. Selain intervensi dan intimidasi, melalui sejumlah orang diduga suruhan pansel meminta uang kepada peserta bila ingin diluluskan.

Perjanjian penyerahan uang setelah peserta dinyatakan lulus. Bila peserta dan pansel sudah punya kesepakatan, lalu peserta dimaksud mendapat bocoran soal dan jawaban. Hal itu dikatakan sejumlah peserta, Martoba Simbolon (27) mantan Sekeretaris Desa (Sekdes) Perjuangan, Sesilia Irnawati Simorangkir 38) mantan perangkat Desa Perjuangan.

Joel Simanullang (24),  Wilson Simarmata (38) serta Poltak Naibaho (27) ketiganya juga warga Desa Perjuangan kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) di Kantor Camat Sumbul. Martoba mengaku, mereka datang ke Kantor Camat Sumbul untuk menyampaikan aspirasi terkait kecurangan dilakukan panitia penjaringan dan penyaringan PD.

Kami mau bertemu Camat, Tikki Simamora. Tetapi Camat tidak berada ditempat, katannya Camat pergi ke Sidikalang rapat, sebut Martoba. Kami sudah menyampaikan aspirasi melalui surat gugatan dan penolakan kami terkait hasil seleksi PD dimaksud.

Surat gugatan dan penolakan ditandatangani sebanyak 37 orang yakni para peserta, mantan Kades Pangguruan, Hotman Sihotang, mantan Kades Perjuangan, Senti Simbolon, mantan Kades Pargambiran, Martua Sitanggang,  tokoh masyarakat, Ketua LPM, Kadus serta BPD.

Surat kami sudah mereka terima, ujarnya. Martoba menyebut, surat keberatan penolakan hasil seleksi ini akan kami sampaikan kepada DPRD dan Kejaksaan Negeri Dairi. Kami meminta Camat Sumbul dan panitia penjaringan agar membatalkan hasil ujian.

Camat didesak supaya tidak mengeluarkan surat rekomendasi dan penetapan PD Kecamatan Sumbul tahun 2019 yang akan dijadwalkan, Senin (25/2/2019) mendatang. Panitial tidak netral. Pasalnya, Sekretaris panitia penjaringan dan penyaringan merupakan istri dari salahsatu calon anggota legislatif (Caleg) Dairi tahun 2019.

Sehingga kredibilitas panitia kami ragukan, ujar Martoba Simbolon. Ketidak netaralan terbukti, adanya ajakan salahseorang oknum panitia (sekretaris) untuk memenangkan Caleg dimaksud kepada beberapa calon PD Desa Pangguruan.

Menurut sumber, indikasi unsur politik dilakukan oknum panitia tersebut sangat kental. Hal itu terlihat dari hasil seleksi diumumkan panitia untuk PD Perjuangan. Dimana 80% yang menang adalah merupakan tim sukses (TS) oknum caleg dimaksud.

Selain unsur politik, adanya rumor mahar bagi yang lulus ditengah masyarakat dengan jumlah yang bervariasi yang diminta oleh panitia melalui orang suruhan seperti terjadi di Desa Perjuangan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Dairi, Benpa Hisar Nababan sudah mengungkap dugaan kecurangan panitia penjaringan PD tersebut. Benpa mengaku, banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait pungutan liar (pungli) kepada calon PD.

Ketua panitia penjaringan dan penyaringan PD tahun 2019 yang juga Sekretaris Camat (Sekcam) Kecamatan Sumbul, Poltak Lumbangaol dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/2/2019) dikantornya membnarkan perekrutan PD untuk 7 Desa di Kecamatan itu. Ke 7 Desa dimaksud yakni Desa Kutagugung, Perjuangan, Tanjung Beringin 1, Barisan Nauli, Pangguruan, Pargambiran dan Sileu-Leu Pargambiran. Poltak memastikan surat peserta sudah diterima dibagian umum Kantor Camat.

Poltak membantah semua tuduhan peserta seleksi yang tidak lulus tersebut. Poltak menyebut, semua tahapan penjaringan dan penyaringan PD sudah dijalankan sesuai peraturan Bupati nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Poltak menyebut, tidak benar ada soal bocor. Begitu juga intimidasi dan intervensi tidak ada. Mengenai tudingan ketidak netralan sekretaris panitia yakni BL yang notabene istri darisalahsatu caleg dari Dapil 4 berinisial RN. Menurut Poltak, BL adalah sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan di Kantor Camat.

Sehingga, posisi sekretaris panitia harus dijabat oleh BL, karena keterbatasan ASN di Kantor Camat. Sebenarnya dia (ibu BL) menolak. Tetapi karena tidak ada lagi orang dia terpaksa diangkat jadi sekretaris panitia.

Sebab, 5 orang pegawai kantor ini sudah diangkat jadi penjabat Kades, ucapnya. Poltak membantah tudingan bahwa panitia meminta uang kepada peserta. Kami tidak pernah meminta dan menjanjikan kepada peserta supaya lulus harus memberikan uang (D03).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.