- Advertisement -

Puluhan Perangkat Desa Geruduk Kantor DPRD Dairi

Dairinews.co-Sidikalang

Puluhan peserta ujian seleksi dan perangkat desa masih aktif serta mantan Kepala Desa dari 15 Kecamatan Kecamatan Kabupaten Dairi Sumatera Utara geruduk Kantor DPRD Dairi di jalan Sisingamangaraja Sidikalang.

Perangkat desa minta proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dilakukan sejumlah Pemerintah Kecamatan dihentikan. Para perangkat desa didampingi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Dairi, Togi Manaor Sianipar.

Wakil Ketua DPRD, Benpa Hisar Nababan, Ketua Komisi A, Subhan Manik dan sejumlah anggota Komisi A, Halvensius Tondang serta Budi Ginting menerima perwakilan perangkat desa, Senin (25/2/2019) diruang rapat Ketua DPRD.

Perwakilan calon dan perangkat Desa serta mantan Kepala Desa dari sejumlah Kecamatan seperti Martoba Simbolon dari Desa Perjuangan, Pandapotan Sihombing dari Desa Kutagugung Kecamatan Sumbul, Mangiring Silaban dari Desa Sinampang Kecamatan Siempat Nempu, Supardi Tambadari Desa Sibabi Kecamatan Pegagan Hilir.

Jutro Sihombing dari Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira. Ikut dalam pertemuan, Martua Sitanggang mantan Kepala Desa Pargambiran, Senti Simbolon mantan Kepala Desa Perjuangan serta Hotman Sihotang mantan Kepala Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul.

Mantan Kades Pargambiran, Martua Sitanggang serta Ketua PPDI Dairi, Togi Manaor Sianipar menegaskan, kehadiran mereka untuk meminta DPRD supaya proses perekrutan perangkat desa yang sedang dan sudah dilaksanakan pihak Kecamatan segera dihentikan dan dibatalkan.

Sebab peraturan daerah (Perda) No 2 tahun 2016 tentang perangkat desa masih mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) no 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Padahal, pada 5 September 2017 telah diundangkan Permendagri no 67 tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri no 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terdapat pada pasal 12 ayat (2) yang berbunyi perangkat desa sabagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Dan Permendagri tersebut telah menjadi berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1223. Dengan mengacu kesana, perangkat desa meminta kepada DPRD agar mendesak Bupati supaya menginstruksikan Camat menghentikan penjaringan dan penyaringan perangkat desa menunggu dilakukan revisi Perda no 2 tahun 2015 tersebut.

Sebelumnya, puluhan peserta ujian calon perangkat desa dari 7 desa di Kecamatan Sumbul mendatangi Kantor camat setempat dan memberikan surat penolakan hasil ujian diumumkan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa karena dianggap melakukan sejumlah kecurangan dan juga berbau KKN dilakukan salahsatu oknum panitia.

Wakil Ketua DPRD, Benpa Hisar Nababan menegaskan, sudah mengetahui terkait kecurangan perekrutan perangkat desa ini. Benpa menyebut, selain permasalahan terkait Permendagri. Banyak kami terima aduan dari peserta seleksi calon perangkat desa yang berbau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Tidak tanggung-tanggung lanjut Benpa, panitia disejumlah Kecamatan kami dapat informasi minta uang kepada peserta agar bisa lulus antara Rp.10juta-Rp.20juta. Benpa mengatakan, supaya perjuangan ini diteruskan dan jangan ada yang ditumpangi politik karena ini tahun politik dan yang diperjuangkan untuk kepentingan semua perangkat desa  dan bukan untuk perorangan.

Ketua Komisi A Subhan Manik menegaskan, regulasi perekrutan perangkat desa masih mengacu kepada Perda no 2 tahun 2015. Sehingga, semua proses harus mengacu kesana. Jika terbukti melanggar proses perekrutan perangkat desa akan dibatalkan.

Subhan mengatakan, akan mengusulkan kepada pimpinan untuk menyurati Bupati untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait dan akan mengundang kemabli para perangkat desa (D03).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.