- Advertisement -

8 Siswa SMPN 3 Sidikalang Dikeluarkan dari Ruangan Diduga Tak Beli LKS

Dairinews.co-Sidikalang

Sebanyak 8 siswa kelas 8 SMPN 3 Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara dikeluarkan dari ruangan diduga lantaran tak memiliki Lembaran Kerja Siswa (LKS). Peristiwa itu terjadi, Selasa (23/07/2019). Orang tua siswa minta namanya tak disebutkan mengatakan, putranya tak berdaya atas tindakan oknum  guru.

“Anak saya dikeluarkan dari ruangan tak punya LKS” kata  sumber. Dari penjelasan si anak, kata sumber, ada 8 pelajar dikeluarkan.  Konsekwensinya, anak tak belajar padahal si buah hati  sudah didoakan dari rumah.  Telah diingatkan agar belajar baik-baik.Namun nyatanya, anak mengeluh.

- Advertisement -

 Ancaman itu sudah disampaikan  oknum guru  marga N saat memberi mata pelajaran IPS, sehari sebelumnya, Senin (22/07/2019).

Ternyata, ancaman itu benar. Oknum guru, kata sumber, mengarahkan membeli LKS di Toko Ronatio.  Dia heran, ketika LKS dibeli di toko itu, nama anaknya dan  pelajar lainnya sudah terdata.

Sumber menyebut, anaknya membeli LKS seharga Rp12 ribu per buku.

“12 ribu per mata pelajaran. Kecuali agama, stok masih kosong” kata sumber. Diutarakan, anaknya bukan disuruh pulang. Dikeluarkan ketika  guru marga N mengajar.

Kepala SMPN 3 Sidikalang, Tiopan Marbun mengatakan, tidak tahu seputar kabar itu. Sepanjang dirinya memimpin sekolah tersebut, tidak pernah mengeluarkan perintah atau arahan agar murid beli LKS.

Pengadaan buku sudah ditalangi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dibenarkan, pihaknya memiliki staf pengajar marga N. Ketika diminta nomor telepon guru marga N, Tiopan tak bersedia.

Biar saya cek dulu. Biar saya tanya. Apakah juga diberlakukan kepada semua siswa yang dimasuki.

Terpisah, Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Kabupaten Dairi-Pakpak Bharat, Marulak Siahaan   berpendapat, praktik jual beli LKS di toko tertentu sudah lama terjadi. Cara itu berpotensi pungli.

Jual LKS itu sudah dilarang mengacu  Undang-Undang nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tandas Marulak. Dia berharap, polisi melakukan penyelidikan.

Dan hal yang tak kalah penting, kata Marulak, Bupati Eddy Berutu diminta mengambil tindakan tegas.  Jangan membiarkan oknum tertentu memanfaatkan kesempatan.  Kalau perlu, semua LKS yang dibeli siswa harus dikembalikan ke toko bersangkutan.

Bila tak berani mengambil tindakan,  tentu patut dipertanyakan. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.