- Advertisement -

Penunjukan Edward Hutabarat Pelaksana Direktur PD Pasar Dairi Dinilai Tidak Tepat

Dairinews.co-Sidikalang

Penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dairi Sumatera Utara dinilai tidak tepat. Pasalnya, Edward Hutabarat salahsatu dari tiga orang badan pengawas yang juga Kepala Inspektorat Dairi. Hal itu ditegaskan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Dairi-Pakpak Bharat, Marulak Siahaan kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Marulak menegaskan, dengan pengangkatan itu Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu dituding tidak serius membenahi pasar Sidikalang untuk lebih baik. Padahal, badan usaha milik daerah (BUMD) dimaksud masuk salah satu prioritas program kerja 100 hari pasangan Eddy KA Berutu-Jimmy AL Sihombing.

- Advertisement -

Marulak menyebut, devisit keuangan dialami PD Pasar yang menyebabkan pegawai tidak gajian selama 9 bulan harusnya badan pengawas ikut bertanggungjawab. Dimana badan pengawas menerima honor dari PD Pasar. Badan pengawas pastinya tahu persoalan dihadapi PD Pasar.

Disamping itu lanjut Marulak, selain badan pengawas, jabatan depenitif Edward Hutabarat adalah Kepala Inspektorat sehingga permasalahan di PD Pasar selama ini pasti diketahui. Namun pertanyaanya, kenapa Bupati Eddy Berutu menunjuknya sebagai pelaksana Direktur PD Pasar, tandasnya.

Bagaimana menjadi pelaksana direktur sewaktu jadi badan pengawas saja tidak dilaksanakan. Persoalan PD Pasar tidak semata hanya pengutipan iuran ataupun retribusi, tetapi bagaimana menata pusat pasar Sidikalang itu tanpa merugikan pedagang.

Baiknya, Bupati Eddy Berutu menghunjuk orang yang tepat dan professional dan bukan dari bagian persoalan PD Pasar tersebut. Agar masyarakat yakin bahwa pembenahan pasar tidak hanya sekedar wacana dan seremonial, tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Sebastianus Tinambunan, Sabtu (3/8/2019) lewat telepon mengatakan, penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana direktur sudah sesuai prosedur, bila jajaran direksi mundur, akan diambil alih oleh badan pengawas.

Pelaksana direktur diminta untuk menata, melakukan penagihan piutang sebesar Rp.3 miliar untuk membayar gaji pegawai yang menunggak 9 bulan. (D03).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.