- Advertisement -

Silpa Bengkak, Bupati Dairi Perlu Belajar Ilmu Pemerintahan

Dairinews.co-Sidikalang

Bupati Dairi, Eddy Kelleng Ate Berutu perlu belajar kepada para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (ITPDN/STPDN). Itu penting demi membangun pemerintahan yang baik. Mereka memang  dipersiapkan pemerintah menjadi pamong.

Demikian pandangan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang saat diminta pendapat terkait Silpa Rp114  milliar dari APBD 2020  Rp1 triliun.

Alumni IPDN itu punya pengetahuan mumpuni di bidangnya. Mereka mesti diberdayakan. Kalau pula malah dicopot tanpa kesalahan, komitmen kepala daerah patut dipertanyakan.

TAK BERFUNGSI: Anggota DPRD Dairi Sumut Togar Pasaribu, Rukiatno Nainggolan dan Ridwan Sagala membicaraan plasma decontamination station (PDS) cegah vovid yang tidak berfungsi di kantor dewan di Sidikalang, Kamis (22/7/2021). (Darinews.co)

“Tak salah menimba ilmu dari alumni IPDN” kata legislator PDI Perjuangan itu,

Diutarakan, pembengkakan silpa sampai Rp114 milliar baru terjadi sepanjang sejarah keuangan Pemkab Dairi. Dan itu Pertanyaannya, tidak tahu menggunakan, tidak mau menggunakan atau takut menggunakan?

Jadi jangan bangga dapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Bukan jaminan tidak korupsi. Banyak kepala daerah kena kasus korupsi walau WTP. Target utama adalah, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Legislator ini mengaku miris mendengar pertumbuhan ekonomi minus di angka 0,94 persen sementara silpa cukup fantastis. Dia menyarankan, para impinan organisasi harus diberi ruang untuk berkreasi guna mengekplorasi  potensi yang dimiliki.

“Mau dibawa kemana Dairi ini? Ada uang tetapi tidak dipakai sementara ekonomi masyarakat sedang dilanda pandemi covid” kata aluni SMPN 1 Sdikalang itu.

Silpa tersebut disorot beberapa anggota DPRD Dairi, diantaranya Wanseptember Situmorang, Bona Sitindaon (fraksi partai Demokrat)  dan Hendra Tambunan (fraksi PDIP).

“Dari mana saja sumber silpa” kata Wanseptember. Sementara Rukiatno mengkritisi alat kesehatan di RSUD Sidikalang yang tidak berfungsi. Bona mempertanyakan dasar apa dokter spesialis radiologoi diberi ijin pindah sementara mendatangkan personel dengan keahlian khusus itu sangat payah.

Hendra memprotes Bupati atas kebijakanpencopotan sejumlah  ASN tanpa kesalahan. Dia juga mengkritisi pengadaan bilik sterilisasi covid Rp1,4 milliar di Dinas Kesehatan yang tidak berfungsi. Hendra menekankan komitmen kuat BUpati dan Wakil Bupati agar saling menghormati sehingga pecah kongsi tidak terulang.

Nota jawaban Bupati atas pertanyaan dewan dibahas Kamis – Jumat (22-23/7/2021) hingga pukul 02.00 Wib. (D01).

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.