WTP Didukung Tertib Administrasi Sekolah

POLITIK

Pada 31 May 2017 69

LHP- BPK: Bupati Kabupaten Dairi Johnny Sitohang memberi keterangan kepada wartawan terkait LHP-BPK Perwakilan Sumut dengan opini WTP atas pengelolaan APBD 2016 di Balai Budaya Sidikalang, Rabu (31/05/2017). (Dairinews.com)

Dairinews.com-Sidikalang

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Vincentia Moli Ambar memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan APBD Kabupaten Dairi 2016. Bupati Johnny Sitohang kepada wartawan di Balai Budaya Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (31/05/2017) membenarkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima di Medan, Selasa (30/05/2017).

WTP ini tanpa suap, tandas Sitohang. Ngak ada pakai suap, kata dia. Dibenarkan, kendati WTP, bukan berarti tak punya temuan. Hanya saja, nilainya kecil atai di bawah toleransi. Salah satu potensi penyimpangan dimaksud adalah kunjungan reses DPRD. Diakui, nilainya di atas Rp700 juta. Rupiah harus dipulangkan sebelum 6 bulan. Kalau tidak, bisa diproses hukum.

Saat pengukuhan 289 kepala SD dan SMP, Sitohang menyebut, mengapresiasi kinerja para kepala sekolah. Para aparatur dimaksud dipandang cerdas. Administrasi sudah tertib. Hal tersebut menghantar top manajemen ini memperoleh WTP.

“Karena cerdas, tak ada mutasi kepala sekolah” kata Sitohang.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Benpa Hisar Nababan mempertanyakan akurasi dan metode audit BPK. Dewan melaksanakan kunjungan reses serta membayar pajak tetapi justru dikenai TGR. Kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) 2 dilakukan 3 kali secara berkelompok. Ironisnya, ada dikenai 1 kali TGR sedang teman 3 kali atau dianggap fiktif.

“Sama berangkat dan kegiatan, tetapi teman dianggap 3 kali fiktif. Padahal agendanya dilaksanakan” ujar Benpa. Dia heran, BPK tidak pernah mengundang legislator untuk klarifikasi data. Di sisi lain, Benpa mengutarakan, jamak dana desa diduga bermasalah tetapi tak masuk dalam temuan.

Anggota fraksi PAN, Carles Ginting membenarkan, dirinya juga dikenai TGR walau turun menemui konstituen. Sepengetahuannya, total TGR Rp740 juta. Dia prihatin, ada anggota dewan kena 3 kali bernilai Rp45 juta. Anggota dewan lainnya menyebut, dia reses di Desa Bintang tetapi audit dilakukan di Desa Lae Hole. (D01)