- Advertisement -

Mula-Mula Digas, Eee…DPRD Koor ‘Setuju’

Dairinews.com-Sidikalang

Paripurna Ranperda  penetapan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Dairi Sumatera Utara  atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 berlangsung mulus.  Fraksi Hanura, Gerindra, Nasdem, PAN dan Golkar masing-masing menyatakan dapat menyetujui dan penerima  guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di gedung dewan Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (18/07/2017). Sementara itu, fraksi PDIP tak hadir memberi suara dan sama sekali tak mempengaruhi keputusan akhir dewan.

Iklancovid

Juru bicara fraksi PAN, Subhan Manik dan pembaca dokumen fraksi Golkar Carles tamba menyanjung Bupati Johnny Sitohang atas opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pengelolaan APBD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Demikian tadi telah kita dengarkan pemandangan akhir fraksi. Untuk mendapat  dukungan dewan, kembali kami tanyakan, apakah Ranperda ini dapat kita terima?” tanya pimpinan sidang, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua  Togar Pasaribu.

“Setuju…” jawab legislator kompak di hadapan Johnny. Dengan  suara bulat tanpa interupsi, Sabam pun mengetuk palu tanda pengesahan. Tok…tok…tok…

Sebelumnya, saat kunjungan lapangan, para legislator terdengar garang. Manggas ma…Mereka menemukan beberapa proyek bermasalah. Anggota dewan  Hadiswarno Panjaitan, Harry Napitulu dan Rade Simamora bersama Inspektur Edward Hutabarat dan Plt Direktur PDAM Rafael Ginting menemukan  proyek sistem perpipaan di Desa Berampu Kecamatan Berampu dalam kondisi tak berfungsi. Pipa juga pecah serta air tak mengalir.

Secara umum, proyek perpipaan dan irigasi tidak bermanfaat, kata Hutabarat kepada wartawan. Dia membantah gagal mengawasi mengingat internal SKPD juga punya pengawas.

Anggota fraksi Hanura, Manat Sigalingging mengungkap, tak satupun aspirasinya diterima eksekutif. Bahkan dewan kena tuntutan ganti rugi (TGR) senilai Rp700 jutaan terkait reses. Uang itu dipaksa dibayar untuk mendapat WTP. Beberapa legislator memang ‘bersungut’sungut’ atas TGR ini. Per orang dwajibkan mengembalikan  antara Rp15 juta sampai Rp48 juta.

Kabar lain menyebut, dewan juga menyoroti alokasi anggaran untuk Pramuka dikelola Depriwanto Sitohang.  Mereka mempertanyakan, apakah Depriwanto yang juga anggota dewan bisa jadi pengguna anggaran? Depri turut disorot atas kucuran dana bansos bernilai ratusan juta rupiah.

Fraksi Hanura, Gerindra dan Nasdem yang dulunya identik oposisi kini berubah ‘lembek’.  Ai ai…attar garang, eh akhirnya setuju jugo…(D01)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.