- Advertisement -

Pengesahan PAPBD Dairi TA 2017 Berjalan Mulus

Dairinews.com-Sidikalang

Pengesahan PAPBD Kabupaten Dairi Sumatera Utara tahun anggaran 2017 berjalan mulus. Sebanyak enam fraksi DPRD yakni fraksi Gerindra, Hanura, PAN, Nasdem, PDIP serta Golkar dalam penyampaian pandangan akhir fraksi menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah (Ranperda) PAPBD Dairi 2017 sebesar Rp.1,149 triliun lebih ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Pengesahan diambil dalam sidang Paripurna dipimpin Ketua dewan, Sabam Siabarani didampingi Wakil Ketua, Togar Pasaribu serta Benpa Hisar Nababan, Kamis (24/8/2017). Hadir Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Sebastianus Tinambunan, Wakapolres Kompol Marojahan Siahaan mewakili Kajari, Dandim 0206 Dairi serta Ketua PN Sidikalang, Mangapul Saragih.

Pemandangan akhir fraksi PDIP dibacakan Sekretaris Fraksi, Halvensius Tondang menyampaikan masukan agar pertambahan dana desa sebesar Rp.16 miliar pada PAPBD bisa diimbangi dengan pengawasan ketat dari instansi terkait. Sehingga, dana dimaksud benar-benar menaikkan kesejahteraan masyarakat di Pedesaan.

Begitu juga pertambahan kuota jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga miskin dari sebelumnya penerima hanya 4.900 jiwa. Sementara pada PAPBD bertambah sebanyak 25.100 jiwa atau naik sekitar 600% diharapkan pengalokasiannya supaya benar-benar yang menerima adalah warga kurang mampu.

Disisilain, fraksi PDIP juga menyoroti lambatnnya serapan anggaran APBD tahun 2017. Dimana, hingga memasuki minggu ketiga bulan Agustus baru masuk diangka 45%. PDIP meminta supya progres dipercepat sehingga dikahir tahun serapan anggaran bisa tuntas sesuai diharapkan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowidodo.

Sementara fraksi Gerindra menyarankan supaya Pemkab Dairi menetapkan asset Desa serta menyarankan jika tenaga medis masih kurang supaya diajukan penambahan ke Pemerintah pusat. Sedangkan fraksi Hanura menyarankan supaya Pemkab Dairi memberikan atensi terhadap gaji guru honorer yang hanya Rp.150 ribu/bulan. Fraksi Golkar menyarankan supaya batas wilayah Kabupaten Dairi-Karo dan Dairi-Pakpak Bharat diawasi.

Bupati KRA Johnny Sitohang mengapresiasi proses persidangan pembahasan PAPBD 2017 bisa berjalan lancar. Bukan maksud menilai, kata Sitohang, tingkat disiplin waktu persidangan semakin baik. Begitu juga kritikan yang disampaikan sangat solutif. Johnny Sitohang menyebut, kritikan dan saran dengan mengedepankan azas musyarawah penuh kekeluargaan.

Dikatakan, legislatif telah mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal itu suatu sinergitas yang sangat positif dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tandasnya (D03).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.