E-Perencanaan dan Perijinan Diresmikan Tanpa DPRD

HUKUM

Pembaharuan Terakhir 22 Mar 2018 772

PERESMIAN: Bupati Dairi Johnny Sitohang dan Kasatgas Kordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Sumatera Utara,Juliawan Superani (hijau) dan perwakilan lembaga memukul gendang pertanda peresmian e-perencanaan dan perijinan di Balai Budaya Sidikalang, Kamis (22/03/2018). Dairinews.co)

Dairinews.co-Sidikalang

Bupati Dairi Sumatera Utara, Johnny Sitohang meresmikan aplikasi perencanaan dan perijinan secara elektronik (e-perencanaan dan e-perijinan). Launching ditandai pemukulan gendang bersama Kasatgas Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sumatera Utara,Juliawan Superani dan pejabat terkait. Kegiatan dipusatkan di Balai Budaya Sidikalang, Kamis (22/0/3/2018). Agenda ini minus kehadiran pimpinan dan anggota DPRD.

Sitohang mengatakan, selama ini, perencanaan masih menerapkan pola mannual. Pun demikian, perencanaan diupayakan lebih baik mengacui skala prioritas. Dari hasil kunjungan kerja ke desa, pemerintah dapat menyeleksi pada aspirasi utama. Seiring perkembangan jaman dan kebutuhan, sistem elektronik dipandang sangat penting. Menurutnya, langkah ini strategis demi efisiensi, efektifitas dan transparansi.

- Advertisement -

Juliana menjelaskan, sistem elektronik dapat meningkatkan level Laporan Akuntabiltas Kinerja Publik (Lakip) pemerintah daerah. Hingga kini, masih banyak kabupaten/kota berada di level 1, dan Dairi berada di level 2. Tahun ini, diharap naik ke level 3.

Melalui e-perencanaan, kata Juliawan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih bermanfaat bagi masyarakat. Model ini akan menghindarkan muncunya proyek titipan.

E perencanaan dan perijinan mendorong efisiensi, efektifitas dan transparansi serta mudah. Dengan demikian, potensi korupsi dapat diminimalisir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jubel Sianturi memaparkan bagaimana penyusunan R APBD hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semua kegiatan dimulai dari musyawarah desa, lanjut ke kecamatan dan kabupaten diikuti pembobotan. Selanjutnya, dewan mempergunakan ruang penyampaian pokok pikiran (e-pokir). (D01)