Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan di PDIP, Anggota Tak Terima Uang Transport

Dairinews.co-Sidikalang

Wakil Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Josua Sianturi diwawancarai usai makan siang di Bandar Selamat Sidikalang, Rabu (09/05/2018) mengatakan, menaruh rasa optimistis kepada Kapolres AKBP Erwin Wijaya Siahaan terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan di tubuh partai politik berlambang  banteng moncong putih itu.

“Saya  yakin, Kapolres akan mengusut  tuntas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan  serta menolak jika ada upaya intervensi” kata Josua.  Ini murni pidana. Hanya saja, terjadi di organisasi.

Tidak ada yang kebal hukum, kata Josua. Pada penggunaan bantuan keuangan  bersumber dari APBD 2016, dia hanya mengetahui kegiatan bertajuk  makan ikan bersama di Danau Toba di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan. Untuk agenda itu, dirinya ditetapkan sebagai sekretaris serta meneken  surat. Tanda tangan di luar itu, dipastikan palsu.

Terpisah, seorang pengurus anak cabang (PAC) mengatakan,  hanya mengikuti acara makan ikan bersama di Silalahi. Jumlah peserta kurang dari seratus orang. Hingga agenda berakhir, tak ada pembagian uang.

“Dang adong hujalo hepeng di acara di Silalahi” kata  kader.

Inilah persoalannya. Entah kemana dibikin uang pembinaan partai bantuan pemerintah. Pengurus kecamatan tak pernah kebagian. Sewa kantor alat beli alat tulis pun tak pernah dikucurkan, kecuali bayar listrik 2 bulan beberapa tahun lalu.

“Naung burju-burju di pangurus kecamatan  on hape soadong na nihongkop. Dang hea dilehon uang kantor manang aha pe goarna” kata pengurus. Molo adong tanda tanganhu di luar acara Silalahi, dang toho i. Jala dang hea jukalo hepeng na di Silalahi.

Kapolres dikonfirmasi sebelumnya, Senin (07/05/2018) mengatakan, akan mengecek ke Reserse.

“Saya cek dulu” kata dia.

Sementara itu, seorang anggota partai membubuhkan tanda tangan dan membandingkan dengan  lembaran dalam kegiatan. Diapun memastikan, tekenan itu palsu dan jauh beda

Salinan diterima Dairinews.co menerangkan,           untuk rapat kerja PDIP tertanggal 16 April 2016 di aula Hotel Dairi dibuka Ketua DPD PDIP Sumut,  Japorman Saragih, 60 peserta menerima masing-masing Rp100 ribu.

Ketua DPC PDIP,  Resoalon Lumban Gaol mengatakan, belum diperiksa polisi. Dia tidak tahu siapa yang memalsukan dan yang mana dimaksudkan palsu. Pembuktian palsu harus lewat labfor.

“Itu sebetulnyakan internal partai. Kalau itu ditanya-tanya, saya juga bisa buka pertanggungjawaban 10 tahun lalu’ kata Resoalon.

Resoalon  mempertanyakan, bagaimana dokumen keluar dari Kesbang Linmas. Itukan dokumen negara? Ditanya bukanlah laporan pertanggungjawaban partai harus transparan?  Resoalon menyebut, pelapor tidak aktif. Dia melapor atas suruhan siapa? (D01)