Soal Revisi UU KPK, Pukat UGM: Jokowi Tersandera Elite Politik

HUKUM

Pada 16 Sep 2019 89

Warga mewarnai aspal jalan dengan kapur bertuliskan SAVEKPK saat aksi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 8 September 2019. Aksi tersebut sebagai bentuk apresiasi dukungan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sekaligus penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang KPK. ANTARA

Yogyakarta – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, menduga Presiden Jokowi telah tersandera oleh elite-elite politik dalam pembahasan RUU KPK. Hal itu lah yang menyebabkan Jokowi tak bergeming meski dikritik banyak pihak.

“Presiden Jokowi tidak bergeming dalam RUU KPK meski sudah dikritik banyak pihak. Ribuan akademisi seluruh Indonesia, masyarakat sipil, para tokoh agama dan mahasiswa (menolak RUU KPK),” kata Zaen, begitu Zaenur akrab disapa kepada detikcom, Senin (16/9/2019).

“Penyebabnya ada dua, pertama Presiden Jokowi tersandera oleh elite-elite politik. Pengusul RUU KPK semua berasal dari partai pendukung pemerintah. Partai di luar pemerintah juga mendukung RUU KPK diduga dengan imbalan kursi pimpinan MPR, sehingga semua fraksi mendapatkan kursi pimpinan. Akhirnya Presiden Jokowi berhadapan dengan DPR,” lanjutnya.

Selain itu, Zaen menduga Presiden Jokowi menerima masukan yang keliru dari para pembantunya. Oleh karenanya Presiden Jokowi mengambil tindakan salah yang justru melemahkan lembaga antirasuah KPK.

“Presiden mengira akan menguatkan KPK dengan menolak usulan revisi dari DPR. Ternyata dua usulan yang ditolak Presiden memang tidak ada dalam usulan DPR. Dua poin tersebut adalah izin penyadapan dan status penyelidik dan penyidik KPK,” ungkapnya.

“Presiden merasa dirinya menolak usulan DPR, padahal usulannya mirip hampir persis. Ini menunjukkan Presiden tidak mengkaji dengan teliti atau mendapat masukan keliru dari para pembantunya,” sambungnya.

Oleh karenanya, Zaen menyarankan agar Presiden Jokowi mengajak berdialog sejumlah pihak termasuk para pimpinan KPK yang telah mengembalikan mandatnya. Menurutnya dialog adalah langkah arif yang bisa dilakukan Jokowi.

“Akan bijak jika Presiden memberi kesempatan KPK untuk bertemu dan berdiskusi mengenai RUU KPK. Karena KPK yang akan terkena dampaknya secara langsung. Saya berharap Presiden mendengarkan masukan rakyat, dan menghentikan pembahasan RUU KPK dengan cara menarik wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut,” tutupnya. (Detik.com)