Hendra Tambunan Ingatkan Bupati: Jangan Obok-Obok Birokrasi

Dairinews.co-Sidikalang

Anggota DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Hendra Tambunan mengkritisi Bupati, Eddy Kelleng Ate Berutu terkait reformasi birokrasi. Legislator ini juga menagih janji  Eddy saat kampanye yang menyatakan akan menempatkan  PNS sesuai prinsip ‘the right man on the right place’.

Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, penerapannya masih jauh.  Dia mengingatkan Bupati, jangan mengobok-obok birokasi.

“Jangan mengobok-obok brokrasi. Jangan  bikin ASN menangis”,  tandas Hendra pada pemandangan umum terkait nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD 2020, Rabu (21/7/2021). Sidang dipimpim Halvensius Tondang didampingi Wanseptember Situmorang. Bupati, Eddy Berutu hadir memimpin tim eksekutif.  Para pimpinan organisasi pemerintah turut mengikuti paripurna.

“Jangan terulang lagi” ujar Hendra.

Diutarakan, Bupati jangan melakukan pencopotan tanpa pelanggaran yang jelas.  Legislator ini priharin  atas  penurunan jabatan kepada beberapa ASN tanpa kesalahan. Diantaranya Untung Nahampun diturunkan jadi job kepala bidang jadi kepala seksi, Mona Sianturi Camat Silima Pungga-Pungga  ke kursi kepala seksi.

SINGGUNG PECAH KONGSI

Dijelaskan, 2 tahun lebih kepemimpinan Eddy-Jimmy, terkesan tidak ada kenyamanan dan ketidakpastian bagi ASN. Bersamaan itu, komitmen pasangan kepala daerah harus kuat. Mereka diminta saling menghargai dan menghormati. Pecah kongsi secara terbuka tahun 2020 sangat memalukan dan menggambarkan rapuhnya manajemen pemerintahan. Itu tidak terlepas dari faktor ego.

Hendra juga menyotoroti keberadaan pejabat impor.  Kinerja mereka, ternyata tidak lebih baik. Patut dievaluasi. Dipaparkan, Kadis Kesehatan, Ruspal Simarmata membelanjakan anggaran bilik sterilisasi cegah covid Rp1,4 milliar. Faktanya, bilik itu jadi rongsokan mirip botot dipajang di kantor pemerintah.

Direktur RSUD Sidikalang, Sugito Panjaitan, dipandang tidak mampu menyelesaikan disharmoni manajemen dengan tenaga medis. Oknum dokter spesialis dan perawat bekerja hanya 2 hari seminggu. Oknum pimpinan OPD itu diduga melakukan penyelewengan obat covid bersama oknum mantan Direktur RSUD Sidikalang, HS.

Bupati diagendakan  menyampaikan nota jawaban. Kamis (22/7/2021). 

Penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi ditangani Kadis Pertanian Effendi Berutu dan Kadis Perindustrian Oloan Hasugian masih sering dikeluhkan. Bahkan, harga elpiji 3 kilogram masih variatif di tingkat pengecer.

Dia juga menyoroti banyaknya kepala sekolah dicopot kendati sudah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS). Sejumlah sekolah kini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Kepala Dinas Pertanian, Efendi Berutu mengatakan,  evaluasi  merupakan kewenangan pimpinan. Ditanya harga pupuk subsidi hingga Rp200 ribu, pejabat ini mengatakan, sudah memberi arahan kepada pengawas dan PPL.

Menurutnya tidak boleh dijual di luar HET. (D01)