- Advertisement -

BLT Dana Desa Lau Tawar Dairi Dikenai Potongan

Dairinews.co-Sidikalang

Warga Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Sumatera Utara mengungkap dugaan penyimpangan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dampak covid  di wilayah mereka.

Asli Tarigan (64) dan  Washinton Sinulingga, Selasa (30/11/2021) kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Agel Siregar  memaparkan, BLT  senilai Rp600 ribu untuk 2 bulan dipotong Rp50 ribu.

Pemotongan dilakukan perangkat desa. Alasannya, untuk pajak. Asli  menyebut, sangat aneh. Kalau potongan itu dimaksudkan  pajak bumi dan bangunan (PBB) dia sudah melunasi kewajiban tersebut.

“Waktu pencairan, yang saya terima  tinggal Rp550 ribu. Rp50 ribu untuk pajak” ujar Tarigan.

Keluhan serupa disampaikan Washington. Itu beda dengan  penyaluran  sebelumnya dan perlakuan di kampung tetangga. Kalau dulu, teken Rp600 ribu, yah terima Rp600 ribu. Tak ada potongan. Penyaluran  diperkirakan bulan Agustus 2021.

Sekretaris Desa Benni Tarigan di Kantor Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemdes) di Sidikalang  kepada warga menerangkan,  pemotongan dilakukan sesuai hasil musyawarah.

Pemerintah Desa  telah  menggelar musyawarah bersama para penerima bansos. Kala itu, disepakati, masing-masing  dipotong Rp50 ribu untuk pajak. Kewajiban pemerintah desa Rp9,5 juta.  Jumlah penerima BST sekitar 165 keluarga.

“Ini bukti setoran pajaknya” kata Benni menunjukkan 1 kantongan plastik berisi lembaran warna oranye. Pemuda ini menyampaikan permintaan maaf. 

Diutarakan, hal itu sudah sampai ke Sekretaris Daerah. Dia diperintahkan mengembalikan uang masyarakat.

Agel menandaskan, tidak boleh  terjadi pemotongan.

“Nanti dicurigai itu pungli. Tidak ada dasar hukumnya ” tandas Agel. Tidak boleh dicampur aduk antara  pemberian bansos dengan kewajiban pajak.

‘Uang  penduduk harus dikembalikan” tegas Agel. Asli dan Washington  mengaku belum puas terkait  pertemuan itu.

TAK PERNAH DAPAT

Sementara itu,  Rahman Ginting  melontarkan kekecewaan kepada  pemerintah desa.  Fotokopi kartu keluarga dan KTP sudah bolak-balik diserahkan. Namun, sejak adanya bantuan sosial, dirinya tak pernah mendapat.

“Mau bansos pusat hingga BLT dana desa, sepeserpun tak ada” ujarnya.

Dia meminta adanya keadilan pemerintah. Kepala keluarga ini mengaku lemas saat mendengar warga sekitar lagi pencairan.

Benni mengatakan, permohonan sudah disampaikan melalui Dinas Perindag untuk mendapat kucuran dampak covid.

“Apalah dayaku?” kata Benni. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.