BLT Dana Desa Lau Tawar Dairi Dikenai Potongan
Dairinews.co-Sidikalang
Warga Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Sumatera Utara mengungkap dugaan penyimpangan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dampak covid di wilayah mereka.
Asli Tarigan (64) dan Washinton Sinulingga, Selasa (30/11/2021) kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Agel Siregar memaparkan, BLT senilai Rp600 ribu untuk 2 bulan dipotong Rp50 ribu.
Pemotongan dilakukan perangkat desa. Alasannya, untuk pajak. Asli menyebut, sangat aneh. Kalau potongan itu dimaksudkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dia sudah melunasi kewajiban tersebut.
“Waktu pencairan, yang saya terima tinggal Rp550 ribu. Rp50 ribu untuk pajak” ujar Tarigan.
Keluhan serupa disampaikan Washington. Itu beda dengan penyaluran sebelumnya dan perlakuan di kampung tetangga. Kalau dulu, teken Rp600 ribu, yah terima Rp600 ribu. Tak ada potongan. Penyaluran diperkirakan bulan Agustus 2021.
Sekretaris Desa Benni Tarigan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemdes) di Sidikalang kepada warga menerangkan, pemotongan dilakukan sesuai hasil musyawarah.
Pemerintah Desa telah menggelar musyawarah bersama para penerima bansos. Kala itu, disepakati, masing-masing dipotong Rp50 ribu untuk pajak. Kewajiban pemerintah desa Rp9,5 juta. Jumlah penerima BST sekitar 165 keluarga.
“Ini bukti setoran pajaknya” kata Benni menunjukkan 1 kantongan plastik berisi lembaran warna oranye. Pemuda ini menyampaikan permintaan maaf.
Diutarakan, hal itu sudah sampai ke Sekretaris Daerah. Dia diperintahkan mengembalikan uang masyarakat.
Agel menandaskan, tidak boleh terjadi pemotongan.
“Nanti dicurigai itu pungli. Tidak ada dasar hukumnya ” tandas Agel. Tidak boleh dicampur aduk antara pemberian bansos dengan kewajiban pajak.
‘Uang penduduk harus dikembalikan” tegas Agel. Asli dan Washington mengaku belum puas terkait pertemuan itu.
TAK PERNAH DAPAT
Sementara itu, Rahman Ginting melontarkan kekecewaan kepada pemerintah desa. Fotokopi kartu keluarga dan KTP sudah bolak-balik diserahkan. Namun, sejak adanya bantuan sosial, dirinya tak pernah mendapat.
“Mau bansos pusat hingga BLT dana desa, sepeserpun tak ada” ujarnya.
Dia meminta adanya keadilan pemerintah. Kepala keluarga ini mengaku lemas saat mendengar warga sekitar lagi pencairan.
Benni mengatakan, permohonan sudah disampaikan melalui Dinas Perindag untuk mendapat kucuran dampak covid.
“Apalah dayaku?” kata Benni. (D01)