DPRD Dairi ‘Clear’ Temuan BPK

Dairinews-Sidikalang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi dinyatakan clear dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD, Wesly P Manullang kepada wartawan di Sidikalang, Senin (15/8/2016).

Bersih tidak ada temuan. Artinya, semua penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun urgensi, kata Manullang. Diakui, opini tersebut baru pertama kali diraih sepanjang eksistensi lembaga. Reputasi ini adalah hasil kerja keras yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Diterangkan, pimpinan dan anggota dewan berhasil membangun sinergisme tentang prosedur pembiayaan dan persyaratan. Dengan demikian, pengeluaran dana tetap mengacu prosedur. Ditandaskan, pihaknya tidak pernah merealisasikan hak dewan jika dokumen pertanggungjawaban belum lengkap. Semisal, dia enggan bicara triwulan kedua kalau triwulan pertama belum selesai. Lebih baik pahit-pahitan sekarang asalkan besok berbuah manis.

Tahun 2015, anggaran di sekretariat berkisar Rp13 milliar. Uang itu diperuntukkan buat gaji PNS, honor pimpinan dan anggota, biaya perjalan dan rapat. Tahun 2016 diplot Rp15 milliar.

Manullang mengakui masih memiliki beban berat atas tuntutan ganti rugi DPRD periode 2019-2014. Angkanya lumayan besar. Itu terkait biaya perjalanan dinas. Pihaknya tetap melayangkan surat penagihan. Ada yang mencicil sedang yang lain tak diketahui keberadaannya. Tunggakan lainnya adalah dana tunjangan komunikasi intensif (TIK) sebesar Rp 2 milliar lebih. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.