- Advertisement -

Pendamping Desa dapat ‘Rapor Merah’ dari Kemendesa

Dairinews-Sidikalang

Sedih la terkataken…Dang tardok sasude na…Begitulah perasaan para pendamping desa  (PD) kegiatan dana desa 2016 berpos di Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur Benny Simanjorang dan Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Ronny RH Simamora di Sidikalang, Kamis (09/020/2017) mengungkap, pihaknya mendapat ‘rapor merah’ dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa).

Iklancovid

“On ma sasintong na. Dang tuaha tutup-tutupan” kata Simanjorang. Pil pahit tersebut akan menjadi pelajaran guna introspeksi sehingga  kinerja tahun 2017 lebih bagus.

Simanjorang menerangkan, pihaknya memang menghadapi kesulitan dalam perolehan data dari kepala desa. Otomatis penyusunan laporan juga lambat. Diakui, fasilitator tidak terlibat full dalam kegiatan. Di awal-awalnya, memang relatif intens berkomunikasi dengan para kepala desa. Mereka disertakan dalam penyusunan  rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan berkas lainnya. Namun, setelah lanjut ke tahap pencairan uang, pendamping seakan ditinggal. Tetapi, harus diakui juga bahwa ada kepala desa benar-benar siap bermitra.

Simanjorang  menjelaskan, mereka tidak banyak memegang Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan  pendampingan. Dari 161 desa, file dimaksud terbilang sedikit dipegang. Padahal, memperoleh RAB adalah hak dan kewajiban pendamping. Mau dibilang apa? begitulah kondisi. Problema tersebut  terkait erat dengan minimnya posisi tawar dan kekuatan. Dibenarkan juga,  uraian anggaran tak banyak dipajang di kantor kades dan ruang publik. Padahal, sesuai aturan, diharuskan tranmsparan agar masyarakat tahu dan mudah dikontrol.

“Tanda tangan  PD tidak dibutuhkan pada semua tahapan kegiatan. Berkas-berkas dana desa di kepala desa tak wajib pakai tekenan PD. Otomatis, suaranya kurang kuat” tandas  Benny. Dia mengutarakan,  ini perbedaan pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyaraat (PNPM). Di PNPM, dokumen berikut progress kerja harus diketahui fasilitator.

Benny membenarkan, jumlah PD di daerah otonom ini jauh di bawah normatif. Jumlah seluruh personel sebanyak 69 orang. 35 orang berstatus pendamping lokal desa, 28 orang PD dan 6 tenaga ahli. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.