- Advertisement -

Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar LKPj TA 2016

Dairinews-Sidikalang

Pendapatan asli daerah (PAD) tidak dapat diandalkan sebagai sumber dominan peyelenggaraan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinagoro, dalam Sidang Paripurna DPRD dalam pokok acara pembukaan masa sidang dan penyampaian nota pengantar atas laporan pertanggungjawaban bupati Dairi tahun anggaran (TA) 2016, Selasa (25/4) di ruang sidang DPRD.

PAD setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2016, PAD ditargetkan sebesar Rp 65.844.330.338 dengan realisasi Rp  68.025.081.760, atau 103,31 persen. “Memang PAD tiap tahun terus mengalami peningkatan, tetapi tidak dapat dijadikan sumber dominan penyelanggaraan pemerintahan,” ucapnya.

Sampai saat ini, kata Johnny, pendapatan Kabupaten Dairi masih didominasi dari dana pendapatan transfer seperti, transfer pemerintah pusat, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan transfer pemerintah provinsi dan lainnya. Dengan total pendapatan sebesar Rp 975.996.543.461 dari target Rp 909.778.310.712.

Tahun anggaran 2016, pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp Rp 1.062.728.351.682 dari target Rp 997.410.632.050. Sedangkan realisasi belanja daerah Rp 865.988.352.956 dari target 954.819.548.611. Disebutnya, belanja daerah terdiri dari belanja operasional dengan realisasi sebesar Rp 646.265.505.886, belanja modal dengan realisasi Rp 217.962.847.120 dan belanja tak terduga dengan realisasi sebesar Rp 1.760.000.000.

Disebutkan,  dokumen LKPj yang disampaikan kepada DPRD berupa dokumen LKPj TA 2016, berisikan informasi penyelanggaraan pemerintahan daerah selama TA 2016. Dan LKPj merupakan angka realisasi anggaran yang tercantum di dalamnya data dari laporan keuangan yang belum diperiksa badan pemeriksa keuangan republik Indonesia (BPK-RI).

Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan angka realisasi anggaran dalam LKPj TA 2016 dengan realisasi anggaran dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun  2016. Dan laporan itu juga, akan deserahkan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sidang paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Dairi, dihadiri sekitar 22 anggota, dan sidang sempat dua kali diskors karena interuksi anggota dewan. Sidang Paripurna turut dihadiri Kapolres Dairi Dedy Tabrani, Kasi Pidsus Kejari Dairi Wijaya dan pimpinan SKPD.(D04)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.