- Advertisement -

- Advertisement -

Secara Umum Proyek Perpipaan dan Irigasi tak Berfungsi

Dairinews.com-Sidikalang

Inspektur pada Pemerintah Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Edward Hutabarat di gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (05/07/2017) mengatakan, secara umum, proyek  pembangunan perpipaan dan irigasi tahun 2016 tidak berfungsi. Fakta itu juga sesuai  temuan legislator saat kunjungan lapangan.

Perpipaan ditujukan  guna penyediaan air bersih  dikelola Dinas Cipta Karya sedang  pembangunan irigasi ditangani  Dinas Pertanian. Diakui,  pihaknya tidak melakukan pengawasan pasca pekerjaan berakhir lantaran fokus supercisi proyek dana desa.  Pemantauan dilakukan medio Oktober 2016 ketika fisik dilaksanakan. Hutabarat membatah gagal dalam pengawasan.

“Saya tidak merasa gagal. Kan ada pengawas internal dari SKPD masing-masing. Harusnya mereka benar-benar menjalankan fungsi.  Dengan demikian,  konstruksi  dihasilkan sesuai desain. Kalaun tak cocok, jangan diteken  sehingga uang tak boleh cair” tandas Hutabarat . Dia membenarkan, jumlah proyek irigasi dan perpipaan mencapai puluhan  titik dengan nilai besar. Namun, dia tak memiliki  data detail saat diwawancarai.

Untuk proyek irigasi, Hutabarat mengungkapkan, pekerjaan di  Desa Berapu dan Sopokomil diduga bermasalah.  Selanjutnya  sistem distribvusi perpipaan di Desa Berampu, air  tak mengalir. Parahnya, di Desa Berampu  ternadi tumpang tindih kegiatan. Satu dibiayai APBD dan satu lagi  ditalangi dana desa. Yang pasti, bikinan Dinas Cipta Karya tak bermanfaat. Bahkan, ada pipa pecah diduga lantaran  kedalaman tanam terlalu dangkal.

Koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan PDAM Tirtanciho kurang baik. Waktu perencanaan diikutikan, lalu saat bagi kue, PDAM ditinggal. Sehubungan itu, para pihak terkait akan diundang untuk mencari solusi.

Ditanya bagaimana bisa Pemkab Dairi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan tahun 2016, Hutabarat menyebut, proyek itu tidak masuk dalam objek.

Wakil Ketua DPRD, Benpa Hisar Nababan  mengatakan,  WTP bukanlah sesuatu yang terlalu dibanggakan. Tujuan pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat, Meningkatkan kualitas hidup. Sayangnya, pemerintah mengedepankan penghargaan dan reputasi  ketimbang faedah bagi warga. Dia pun merahukan objektifitas auditor. Kalau riil, tak pantas  dapat WTP.

Realitas ini sungguh mengerikan.  Dialokasikan uang beratus juta tetapi  air bersih tak dalan. Digelontorkan uang ratusan juta, irigasi tak bisa dipakai. Padahal, di jaman dulu, bermodalkan semangat gotong royong,  irigasi terbangun dan  dirasakan masyarakat. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.