- Advertisement -

Akper Dairi Tak Terima Mahasiswa Baru Terhitung 2017

Dairinews.com-Sidikalang

Akademi Keperawatan (Akper)  Pemerintah Kabupaten Dairi berlokasi di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Sumatera Utara dipastikan tak menerima mahasiswa baru terhitung tahun  pendidikan 2017.  Sementara jumlah pelajar saat ini tercatat 122 orang. Hal itu disampaikan Direktur Akper, Robert  Silalahi di gedung DPRD di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kamis (06/07/2017). Registrasi untuk semester 1 ditiadakan.

Silalahi menyebut, sesuai  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tidak lagi menangani urusan perguruan tinggi. Akper berada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Menurut Silalahi, upaya menggabungkan Akper menjadi bagian Universitas Sumatera Utara (USU) Medan telah diupayakan, namun tak juga ada kepastian kesediaan. Demikian langkah menyatu ke Politeknik Kesehatan (Poltekkes), juga ditempuh. Poltekkes menyebut, mereka sudah membina belasan Akper sehingga berpotensi kewalahan. Namun diakui, Poltekkes hanya merekomendasi, sedang keputusan diterima atau tidak  tetap di tangan Kemenristekdikti.

Dijelaskan, andai bergabung ke perguruan tinggi negeri (PTN), ada beberapa persyaratan mesdi dipenuhi pemerintah daerah. Pertama bahwa asset sepenuhnya diserahkan   PTN bersangkutan. Kedua, daerah diwajibkan menyetor anggaran senilai anggaran yang diplot APBD saat Akper eksis.

Direncanakan, Akper akan diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan.  Unit dimaksud difokuskan mengurus  peningkatan sumber daya manusia melalui diklat. Untuk operasional, diperlukan ijin dari  Dinas Kesehatan Sumut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.  Hal itu dipandang perlu agar keterampian dan pengetahuan para perawat kian bertambah.

Terpisah, anggota Komisi C dari partai Demokrat, Markus WS Purba menyebut,  penutupan Akper sangat merugikan masyarakat. Kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi  pemuda setempat khususnya ekonomi lemah berubah hilang. Sebagaimana diketahui, mahasiswa Akper Dairi umumnya berasal dari keluarga ekonomi lemah. Kalau kuliah di  Medan dan kota lainnya butuh biaya besar.

“Saya kira ini persoalan ketidakikhlasan dan political will top manajemen. Mau ditarik  Kementerian pun asset, tak perlu dipersoalkan asalkan demi meningkatkan  SDM masyarakat. Sama saja, ketika SMA/SMK ditarik ke propinsi, tak perlu pro kontra. Ini NKRI. Intinya, bagaimana mutu membaik, itulah target” tandas Markus.

Andaikan  Akper menjadi bagian USU  atau Poltekkes, maka para dosen diyakini lebih qualified. Peralatan juga  canggih berikut  sarana praktek diyakini memadai. Apapun dikata, kehadiran perguruan tinggi merupakan solusi  mengentaskan keterbelakangan.  Jika ditutup, maka puluhan  pemuda kehilangan  kesempatan kuliah.

Pengusaha sembako Toko Simto, Pisser Agustisnus Simamora menyesalkan langkah ‘lunglai’ pemerintah.  Sepertinya kalah lobby. Kenapa  Akper di sejumlah kabupaten/kota bisa gabung ke USU? Artinya, kalau diterima bergabung, sertifikat yang dipegang adalah tanda tangan rektor USU. Dia yakin, kalau Akper ini dibina USU, kualitas bisa jauh lebih baik. Tentu, kompetensi juga tinggi.  Mantan anggota dewan ini pun mempertanyakan , sejauh mana  urgensi latihan paduan suara mahasiswa ini terhadap gapaian cita-cita. (D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.