Sibongkaras Tak Rasakan Sentuhan Pemkab Pakpak Bharat
Dairinews.com-Sibongkaras
Penduduk di Desa Sibongkaras Kecamatan Salak mengaku tak merasakan kemajuan pasca eksisnya daerah otonom Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara. Sentuhan pemerintah tidak nyata.
“Oda lot pengaruh na. Oda lot kemajuan mi Desa Sibongkaras. Tetap ngo bagen. Menderita terus” kata Leman Tumanggor warga di perkampungan terpencil tersebut, Sabtu (23/12/2017). Menurutnya, jalan yang tersedia saat ini dibuka di era Bupati Kabupaten Dairi S Is Sihotang. 14 tahun usia Kabupaten Pakpak Bharat, akses jalan ke permukiman itu tetap babak belur. Tak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Naik sepeda motor aja setengah mati. Minta ampun…
Banyak anggaran digelontorkan termasuk PNPM. Tetapi hasilnya begitu-begitu saja. Sudah kalian tengok, kata petani tradisional itu. Lihat jugalah bentuk rumah masyarakat. Sebagian besar memprihatinkan.
Kepala Desa Sibongkaras, Darmianto Berutu menerangkan, wilayah itu merupakan desa tertua di Pakpak Bharat. Didirikan puluhan tahun silam saat masih bergabung ke Dairi. Kendati matang dari sisi usia, namun dari aspek pembangunan, diakui jauh tertinggal.
“Tertinggal sekali. Benar-benar sangat tertinggal. Jalan begitu hancur” kata Darmianto di hadapan Kapolres AKBP Ganda Saragih, Kasat Reskrim AKP Alexander Piliang, Kanit Tipikor Ipda Donal Tambunan dan personel lainnya. Pihaknya terus mengusul pembangunan lewat setiap musrenbang. Permohonan sepertinya tak kunjung didengar.
Dijelaskan, desa itu dihuni 72 kepala keluarga. Penghasilan rumah tangga berada di bawah Rp1 juta per bulan. Pola pertanian masih tradisional. Pemasaran juga susah.
Diduga, selisih suara tipis pada pilkada periode kedua Bupati Remigo Yolandoi Berutu berpengaruh terhadap niat membangun. Pada kontestasi kedua, Remigo menang dengan beda 2 suara. Sedang pada pilkada pertama, Remigo mendulang 85 persen, kata Darmianto.
Menurutnya, problema itu turut disebabkan kelalaian anggota DPRD. Diutarakan, Sonny Berutu, Darwis Lubis, Mansehat Manik dan Yandrayani Berutu adalah legislator dari daerah pemilihan Sibongkaras.
Sementara itu, Sarma brru Berutu menerangkan, pihaknya membeli raskin seharga Rp30 ribu per karung kemasan 15 kilogram. Mereka tidak pernah menerima pupuk bersubsidi lantaran petani di sana merasa belum memerlukan. Kabarnya, jarak Sibongkaras ke kantor Bupati di Salak hanya kisaran 30 kilometer. Wilayah itu berada di tengah hutan belantara tanpa jaringan listrik PLN. (D01)