OTT Bupati Pakpak Bharat, Ini Tanggapan Mendagri

HUKUM

Pembaharuan Terakhir 19 Nov 2018 2,439

TERTAWA: Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu didampingi istri tertawa bersama anggota DPRD Sauli Habeahan usai pelantikan legislator daerah otonom periode 2014-2019 di Salak. Kini, keceriaan itu tinggal kenangan menyusul penangkapan Remigo oleh KPK. (Dairinews.co)

Jakarta – Kepala daerah kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara (Sumut), Remigo Yolanda Berutu yang terjerat OTT KPK.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait OTT tersebut. Menurut Tjahjo, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan agar jajaran pemerintah daerah (pemda) tidak melakukan korupsi.

“Untuk hati-hati terkait area rawan korupsi yang khususnya meliputi perencanaan anggaran, hibah dan bantuan sosial, retrebusi pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, mark up proyek atau jual beli proyek,” kata Tjahjo.

Hal itu disampaikan Tjahjo kepada wartawan, Minggu (18/11). “KPK telah sampaikan, sudah ada 100-an kepala daerah (diusut karena korupsi). Belum pejabat lainnya. Harusnya jadi pengingat, bagi saya dan semua pejabat di lingkungan Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) sampai daerah,” tegas Tjahjo.

Untuk diketahui, OTT di Pakpak Bharat diduga berkaitan dengan proyek dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat. Tjahjo menuturkan, pihaknya secepatnya menyiapkan pelaksana tugas (plt) bupati.

“Segera kami siapkan agar tidak ada kekosongan pimpinan di daerah. Tidak lebih dari 24 jam SK kami siapkan dan kami serahkan pd gubernur Sumut,” tuturnya. Ditambahkan, sekretaris daerah Pakpak kemungkinan yang ditunjuk menjadi plt, karena posisi wakil bupati kosong. (www.beritasatu.com)