Pj Bupati Pakpak Bharat Diminta Perangi Korupsi
Dairinews.co-Sidikalang
Ketua Ikatan Pemuda Pakpak Indonesia (IKPPI), Ahmad Padang melalui telepon, Senin (21/01/2019) mengatakan, penempatan Penjabat Bupati Kabupaten Pakpak Bharat, Asren Nasution harus disikapi secara positif. Menteri Dalam Negeri punya pertimbangan matang dalam mengambil keputusan.Sehubungan itu, sepatutnya didukung.
Ahmad yang juga penggiat seni budaya lokal ini mengatakan, Asren punya 2 tugas utama. Salah satunya adalah memperkuat harmoni dan kebersamaan. Bila masih ada intrik politik atau jarak dampak pilkada lalu, di sana peran Asren dibutuhkan agar rasa persaudaraan kian terjalin. Rajin-rajin jugaah berinteraksi dengan masyarakat.
Problema serius, tandas Ahmad, Asren harus mampu mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi serta memiliki integritas. Diutarakan di era pemerintahan sebelumnya, praktik korupsi seakan bukan rahasia lagi. Betapa tidak, setiap tahun, ada saja PNS atau kepala dinas dipenjara gara-gara kasus korupsi. Perilaku buruk itu harus diperangi
Realitas menyatakan, tahun ini, 2 kepala dinas yakni MN mantan Kadis Tenaga Kerja dan Sosial –yang juga Kepala Pemdes meringkuk atas kasus korupsi. Dan berita memalukan, Bupati Remigo Yolanto Berutu kena oparasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi bersama David Karo Sekali Plt Kadis Pekerjaan Umum.
Kalau sampai Bupati kena OTT korupsi, itu bikin malu. Artinya, karakter oknum pejabat terbuka sudah. Itu belum lagi dihubungkan dengan oknum Ketua PKK diduga sempat terbelit kasus korupsi.
Ada kondisi ironis. Setiap tahun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi setiap tahun pula kasus korupsi diungkap. Karenanya, tugas berat Asren adalah membenahi internal. Ciptakan suasana kerja yang nyaman. Mau teknologi apapun dipakai untuk menutup celah korupsi, sepanjang tidak diikuti dengan niat tulus dan integritas, cara itu tidak ampuh. Kuncinya, kemauan dan komitmen.
Yang tak kalah penting, ujar Ahmad, Asren perlu segera menertibkan asset pemerintahan dan menata aturan. Semisal, bila masih ada asset dikuasai oknum tertentu, sebaiknya segera ditarik. Begitu juga menyangkut peraturan. Diutarakan, kewajiban bahwa PNS harus punya KTP Pakpak Bharat, sepertinya tidak punya payung hukum.
Kelola anggaran secara efisien dan efektif. Calon anggota DPRD Pakpak Bharat dari partai Golkar ini mengatakan, jangan sampai ada lagi kesan, anggaran dipakai kroni peiabat. Fakta membuktikan, tahun-2017 dan sebelumnya ratusan juta rupiah per tahun diberi kepada oknum keluarga pejabat dan kroni dengan dalih tenaga pendukung bidang hukum.
Padahal, masih banyak desa membutuhkan uluran tangan. Desa Bongkaras dan Kuta Tinggi Kecamatan Salak berjarak 20 kilometer dari kantor Bupati, hampir tak pernah mendapat perhatian pemerintah. Jalan hancur tak bisa dilintasi mobil seta gelap gulita tanpa penerangan listrik.
Sementara itu, aksi penolakan penetapan Asren batal dilakukan. Tim Pakpak Center terdiri dari Juniper Sinamo dan rekan akhirnya berdialog dan silaturahmi dengan Asren. Mereka mendorong, Asren segera mempersiapkan proses pemilihan Wakil Bupati yang sudah lama kosong. (D01)