- Advertisement -

Pemkab Dairi Kembali Dapat Opini WTP Dari BPK RI

Dairinews.co-Sidikalang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi untuk kelima kalinnya secara berturut-turut kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoesia (BPK-RI) perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)  tahun anggaran 2018.

Opini WTP diterima Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dari Kepala BPK-RI perwakilan Sumut, VC Ambar Wahyuni disaksikan anggota 5 BPK RI, Ismiyatun serta gubernur Sumatera Utara, Eddy Rahmayadi di Auditorium Kantor BPK jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (7/5).

Opini WTP diterima Pemkab Dairi tahun 2019 untuk LKPD tahun 2018 merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 lalu. Selain Pemkab Dairi, 7 Kabupaten/Kota yakni Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi serta Kota Gunung Sitoli juga mendapat opini WTP.

LHP juga diserahkan BPK kepada Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani. Turut hadir Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing, Plt Kabag Humas, Desman Sihotang serta sejumlah pimpinan OPD.

Anggota 5 BPK RI, Ismiyatun menyampaikan, apresiasi kepada Kabupaten/Kota serta DPRD atas kerjasama penyerahan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Ismiyatun menyebut, setiap tahun ada peningkatan perbaikan laporan keuangan bagi Kabupaten/Kota di Sumut yang bisa meraih opini WTP.

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Wakil Bupati, Jimmy Andrea Lukita Sihombing serta pimpinan OPD diabadikan bersama anggota 5 BPK RI, Ismiyatun dan Kepala BPK RI perwakilan Sumut VC Ambar Wahyuni (Dairinews.co).

Ismiyatun menegaskan, ada sejumlah permasalahan yang harus ditindaklanjuti Pemda dalam penyajian laporan keuangan yakni perhitungan kemampuan keuangan daerah (KKB) harus disesuaikan dengan Permendagri nomor 2 tahun 2017.

Terlambatnya penyusuanan Ranperda PAPBD sehingga tahapan tidak dapat dilanjutkan, sering terjadi kekurangan volume pekerjaan karena tidak sesuai rancangan anggaran belanja (RAB) serta realisasi belanja barang dan jasa tidak bisa dijamin kebenarannya.

Anggota 5 BPK RI itu mengatakan, bagi Pemda yang sudah beberapa kali mendapat opini WTP agar tetap menindaklanjuti saran dan rekomendasi BPK. Gubsu Edy Rahyadi menyampaikan, penyampaian laporan keuangan tidak ada yang terlalu sulit jika kita semua Pemkab/Pemko bisa bekerjasama dengan baik dan tidak ada saling mengakal-akalin, ucapnya.

Kepada anggota 5 BPK RI Ismiyatun, Eddy berjanji semua Kabupaten/Kota serta Pemprovsu akan memperbaiki penyajian laporan keuangan sehingga semuannya bisa meraih opini WTP termasuk Pemprovsu, tandasnya.

Bupati Dairi Eddy KA Berutu mengaku, raihan prestasi 5 kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK salahsatu motivasi dan semangat dalam mengemban amanah diberikan rakyat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Eddy mengatakan, kami akan berupaya melaksanakan atau menindaklanjuti semua saran dan rekomendasi BPK. Eddy menyampaikan, hasil ini mempertegas untuk tetap berkomitmen dan bersibergi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, pungkasnya (D03).

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.