Wabup Jimmy: Penempatan Pejabat Belum Sesuai Prinsip Manajemen

Dairinews.co-Sidikalang

Wakil Bupati Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Jimmy AL Sihombing diwawancarai wartawan, Rabu (18/3/2020) mengatakan, penempatan pejabat di daerah ini belum sesuai prinsip manajemen.

“The rigt man on the right place belum diterapkan” kata  Jimmy. Belum sesuai janji kampanye.

Dirinya ingin berkontribusi nyata guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan kinerja cepat. Namun tidak disertakan.

Atas realitas tersebut, dia mengambil sikap, tidak menghadiri pelantikan digelar medio Nopember, Desember  2019 dan Januari 2020.

“ Tidak hadir adalah sikap terhadap mutasi. Saya kira, teman wartawan sudah pahamlah maksud saya” kata Jimmy.

Diterangkan, mutasi harusnya ke arah yang lebih positif.  Irosnisnya, puluhan kepala sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dicopot dan diganti dengan ASN yang belum punya NUKS.

Sesuai Permendikbud, kepemilikan NUKS adalah syarat pencairan dana BOS dan  penandatanganan ijajah.  Mutasi sedemikian mengorbankan pelajar.

Kasus lain, bahwa syarat menjadi camat adalah harus sarjana. Makanya alumni STPDN lebih diprioritaskan jadi pamong.

Sehubungan itu, Jimmy sudah menyampaikan  pandangannya kepada Sekretaris Daerah, Leonardus Sihotang.

Ditanya mungkinkah percepatan pembangunan dicapai di era kepemimpinan Eddy-Jimmy bila penempatan  ASN tak sesuai pengalaman dan disiplin ilmu? Jimmy merespons balik ke arah wartawan. Sudah bisalah  teman  jawab.

POLITIS

Terpisah, anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar, Depriwanto Sitohang menduga, penempatan  ASN bermuatan poilitis. Padahal, jabatan PNS bukanlah politis.

Dia mencontohkan,  pencopotan belasan  pimpinan organisasi lalu diganti dengan pelaksana tugas (Plt) adalah suatu pertanyaan besar. Dampaknya, kinerja lembaga lemah.

“Sedangkan 1 unit saja dipegang belum tentu maksimal. Konon pegang 2 atau 3 unit” ujar Depriwanto

Idealnya, dilakukan dulu  lelang jabatan baru dilanjut mutasi.  Sudah hampir 3 bulan sejumlah organisasi dikendalikan Plt. Dan kalau dicermati ada kejanggalan. Banyak dokter dan sarjana kesehatan,  Tetapi  sarjana pertambangan malah diangkat jadi Plt Direktur RSUD Sidikalang. Apa relevan?

Depriwanto menandaskan,  mutasi harus sesuai aturan. Mau copot  ASN harus punya dasar yang kuat. Ada regulasi bertata negara dan pemerintahan.