Kerja Belasan Tahun, 150 Tata Usaha Sekolah Tak Diangkat Jadi ASN PPPK
# Tak Pernah Diperjuangkan Bupati
Dairinews.co-Sidikalang
Belasan tenaga pendidik (tendik) di bagian tata usaha sekolah SD dan SMP di Kabupaten Dairi Sumatera Utara mengadu ke Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang di JG Center—Panji Bako Desa Sitinjo 2 Kecamatan Sitinjo, Kamis (4/5/2023) malam.
Kedatangan mereka, guna meminta atensi, agar diberi ruang untuk direktrut menjadi ASN-PPPK (Aparatur Sipil Negara—Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).
“Kami sudah bekerja belasan tahun sebagai tata usaha di sekolah. Tetapi, tak pernah ada ruang untuk diterima menjadi honorer. Sementara rekrut untuk guru sudah 3 kali”, kata Efiana Sipahutar, tendik di SMPN 1 Sumbul.
Menurutnya, tugas tata usaha jauh lebih berat dibanding guru. Sebab, mereka wajib hadir selama proses belajar mengajar. Tiba lebih awal dan pulang belakangan. Tanpa tata usaha, administrasi tidak jalan.
Diterangkan, data sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi pengangkatan bahkan ruang, tak pernah diperoleh. Hanya diberi harapan palsu.
“Tolonglah kami bapa. Kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu kemana. Hanya Junimart yang memperhatikan nasib honorer. Sudah kami lihat perjuangan di Senayan”, kata Efiana yang telah bekerja selama 18 tahun.
Keluhan serupa disampaikan Maradona Pinayungan, tendik di SMPN 1 Sidikalang. Menurutnya, pemerintah menganaktirikan keberadaan tendik. Dijelaskan, jumlah tendik bernasib serupa mencapai 150 orang. Sebagian diantaranya, sepertinya sudah pesimis.
Murni Hutauruk, tendik di SMKN 1 Sitinjo mengungkap, kerap menangis. Keluarga dan famili kerap berrtanya, kapannya diangkap jadi PNS?
Sudah gajinya paling sedikit yakni Rp1 juta per bulan, realisasi juga 1 kali dalam 3 bulan. Mereka terkadang cemas, bagaimana menyekolahkan anak.
Junimart menandaskan, tidak pernah menerima surat dari Bupati untuk memperjuangkan honorer.
“Tidak ada surat bupati memperjuangkan nasib honorer”, kata Junimart.
Dia mengaku, baru pertama ini menerima keluhan tentang tendik. Sehubungan itu, aspirasi dituangkan dalam surat dilengkapi bukti ditujukan ke Komisi 2 DPR RI. Pihaknya akan menyampaikannya ke pemerintah.
Serupa dengan honor Satpol-PP, mana ada surat Bupati? Bahkan, suara Satpol-PP Dairi sangat minim. Entah apa yang ditakutkan. (D01)