Poning bah, DAU Dipotong Rp68 Milliar
Dairinews-Sidikalang
Bupati Kabupaten Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro membenarkan, pening memikirkan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp68 milliar tahun 2016 oleh Menteri Keuangan.
“Poninglah” kata Bupati didampingi Sekretaris Daerah Sebastianus Tinambunan diwawancarai wartawan usai pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 di gedung DPRD di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Jumat (26/8/2016).
Diakui, Dairi adalah 1 dari 12 kabupaten yang terkena penundaan DAU. Problema itu diakibatkan lemahnya serapan anggaran. Menurutnya serapan anggaran paling rendah ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan SKPD pengelola kegiatan fisik. Dia mengaku marah besar kepada pimpinan institusi.
Semisal, Kepala Bappemas kurang optimal memberi pendampingan kepada kepala desa untuk penyusunan rancangan anggaran biaya (RAB). Kalau ditunggu-tunggu, sampai kapanpun kades tak selesai membikin. Perangkat desa bukan ahli susun RAB. Karenanya, pimpinan unit mesti turun tangan. Bukan sebaliknya, mencari kambing hitam.
Pada pekerjaan proyek, kata dia, jauh-jauh hari sudah diinstruksikan agar tender dilaksanakan Februari. Mereka minta diundur 1 bulan. Setelah ditoleransi, tidak juga dilelang. Jadinya, begini. Top manajemen ini mengaku kesal. Kabinetnya lemah. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi.
Pun demikian, Bupati menandaskan tidak akan menunda proyek fisik mengingat manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Sebagai solusi, pihaknya melakukan pemangkasan sejumlah kegiatan. Perjalanan dinas dan biaya rapat-rapat diciutkan. Bupati mengutarakan, dia menghapus perjalan dinas ke luar negeri sebanyak 3 kali sesuai jatah.
Kendati pahit, ada hikmah di balik keputusan Menkeu Sri Mulyani. Setelah dibedah, ternyata, ada anggaran kurang maksimal dikelola yang menjadi silpa setiap tahun. Ini menjadi pelajaran. Fakta ini menggambarkan, sesungguhnya, APBD masih memadai. Di sisi lain, capaian PAD akan diperkuat.
Ketua fraksi PDIP DPRD, Resoalon Lumban Gaol mengaku miris atas pemotongan itu. Apa pertanyaan besar di balik keengganan menarik anggaran. There is a big question. Kondisi ini berbanding terbalik dengan animo SKPD mengusulkan kegiatan.
Kalau tak diberi anggaran, kepala dinasnya bersungut-sungut. Dialokasikan dana, malah lamban diambil. Padahal, menghabiskan dana jauh lebih payah ketimbang mencari. Apa programnya tak bisa dipertanggungjawabkan? Realitas ini juga mencerminkan lemahnya team work. (D01)