- Advertisement -

APBD ‘Kempes’ Rp101 Milliar

Dairinews-Sidikalang
Angka pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016 Kabupaten Dairi Sumatera Utara ‘kempes’ sebesar Rp101 milliar. Semula, pimpinan DPRD dan Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengesahkan APBD induk Rp1.098.382.636.949.

Sitohang pada sidang paripurna DPRD bertajuk penyampaian nota pengantar P APBD di gedung dewan di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (6/9/2016) merinci P APBD menjadi Rp997.410.632.050.63 atau berkurang Rp101.382.636.949.37. Pengurangan tersebut merupakan konsekwensi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Menteri Keuangan dan sumber pendapatan lainnya. Paripurna dipimpin Ketua Sabam Sibarani didampimgi Wakil Ketua St Benpa Hisar Nababan dan Togar Pasaribu.

Dijelaskan, pendapatan yang mengalami perubahan adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang semula 75.647.999.000 turun ke angka Rp65.844.330.338.63 atau berkurang Rp9.803.668.661.37 dana perimbangan dari Rp749.041.585.000 menjadi Rp743.435.457.306 atau susut Rp5.606.127.694 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp274.103.685.000 menjadi Rp188.130.844.406 atau menyusut Rp85.972.840.594.

- Advertisement -

Terkait dana perimbangan pajak/bukan pajak, Sitohang mengurai, terjadi pengurangan Rp4.746.789.000. Awalnya ditetapkan Rp19.753.211.000 menuru menjadi Rp24.500.000.000. Selanjutnya, Dana Alokasi Umum yang semula Rp623.702.235.000 berkurang Rp67.758.101.244 menjadi Rp555.944.133.756. Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah sebesar Rp66.898.762.550 dari Rp100.839.350.000 menjadi Rp167.738.112.550.

Top manajemen ini menandaskan, pengurangan APBD diupayakan jangan mempengaruhi layanan masyarakat. Khusus pekerjaan fisik, tetap dilanjutkan. Tak satupun ditunda. Itu ditempuh dengan pertimbangan bahwa pembangunan infrastruktur sangat vital bagi kebutuhan rakyat. Pihaknya memilih mengurangi belanja rutin semisal biaya perjalanan dinas dan rapat.

“Sebenarnya, saya akan ke London akhir tahun ini. Tetapi, lantaran kondisi keuangan kurang baik, terpaksa dibatalkan. Toh dampaknya tidak langsung dirasakan sekarang” kata Sitohang didampingi Wakil Bupati Irwansyah Pasi kepada wartawan. Diakui, sedikit banyak, penundaan DAU berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

Karenanya, realitas pahit ini tidak boleh terulang tahun depan. Kalau serapan anggaran rendah, akan ditindak. Bisa dicopot. Diakui, sanski Menkeu ke daerah merupakan konsekwensi rendahnya serapan anggaran. Dari awal, kata Sitohang, SKPD sudah diingatkan agar segera tender. Lelang paling lama bulan dua. Ditunggu, katanya belum siap lalu ditoleransi ke Maret. Berlama-lama, akhirnya begini.

Ditambahkan, pihaknya mengenakan rasionalisasi ke seluruh SKPD. Semua lembaga kena pengurangan anggaran. Ditanya apakah anggaran DPRD juga dipangkas, Sitohang menyebut, dana ke sekretariat turut mengalami pengurangan. Lalu bagaimana dengan perjalanan DPRD? Sitohang pun menjawab dengan senyum.

Ah… tu namatean ma jo hita, boh. Pasahathion hata turut berduka cita. Laos mangan di si ma hita. Di bagas ni Kadis Pertanian. Nungnga monding amanta Pasaribu, kata Oppu Clinton.(D01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.