- Advertisement -

DPRD Dairi Diduga ‘Baccul’ Kontrol Pemerintah

Dairinews-Sidikalang
DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara diduga ‘baccul’ melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sepertinya para legislator berbulan madu berlama-lama bersama eksekutif. Ngaak ada keberanian mengkritisi. Disinyalir, orang terhormat memilih mencari llmu selamat asalkan kepentingannya mulus.

Pandangan tersebut disampaikan pemerhati pembangunan sekaligus pengusaha, Togar Togatorop bertempat tinggal di jalan Merdeka Sidikalang, Rabu (7/9/2016) menyikapi memobilisasi massa menghadiri acara akbar partai Golkar di Stadion Panji, Minggu (4/9/2016).

“Ngak main dewan kita ini. Legislator di luar parpol pemerintah tak bernyali. Katanya wakil rakyat, tetapi ketika terjadi pembodohan dan pembohongan, dewannya malah diam. Mana ada aksi nyata dibikin?” kata Togatorop. Anggota dewan, kayaknya seirama dengan para ketua partai. Cuman nengok-nengok sementara orang tak tega melihat penyimpangan.

- Advertisement -

Partai Gerindra yang semula diharap jadi rumah aspirasi, sepertinya melempem jauh. Seakan tertutup buat rintihan. Apalagi, Ketua DPD Parlemen Sinaga sudah akrab dengan Bupati Johnny Sitohang.

Togatorop menyebut, terjadi pengerahan massa hingga dari pelosok. Diantaranya Desa Desa Butar Kecamatan Tanah Pinem. Siswa dijadikan dihibur artis Judika Sihotang. Sementara di satu lokasi di Kecamatan Tigalingga, kepada siswa diinformasikan ditanggung biaya transportasi lantaran yang 17 Agustus kemarin masih ada sisa. Dirinya juga mendapat salinan lewat famili tentang surat Kepala Desa Tigalingga berupa undangan rapat membahas dana desa dan persiapan pemberangkatan pelantikan Bupati tertanggal 31 Agustus 2016. Surat itu ditujukan kepada kepala dusun dan perangkat lainnya termasuk tokoh masyarakat.

Marulak Siahaan Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Kabupaten Dairi mengatakan, seyogianya dewan berada di barusan terdepan membela rakyat. Lantaran legislator tak bersuara, rakyat kehilangan haluan tak tahu mau mengadu kemana.

Marulak menyebut, agenda politik berlangsung terang-terangan. Pimpinan SKPD hingga staf, pelajar dan warga diduga penerima raskin dikerahkan penguasa untuk menunjukkan kepada Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto bahwa Golkar besar di daerah ini. Sesungguhnya, cara tersebut harus ditentang.

Kalau sekarang saja berhasil digerakkan, esok lusa lebih ganas lagi. Toh dewan dan ketua parpol tak berkutik. Menyikapi adanya surat undangan Kades patut diduga, dana desa dipakai untuk kegiatan politik.

Wakil Ketua DPRD, Benpa Hisar Nababan mengatakan, sebenarnya, kepala desa punya kuasa menentang intervensi. Desa dibentuk berdasarkan undang-undang. Otonominya cukup kuat. Hanya saja pencerahan belum maksimal dilakukan pemerintah. Legislator ini menyebut, cara mobiliasi bukan menunjukkan keteladanan.

Model itu lebih parah dari era orde baru. Seyogianya, kehadiran tamu disambut atas antusias masyarakat. Kalau Presiden Joko Widodo turun ke daerah, rakyat berlomba karena kerinduan. Kalau diobok-obok biar datang sampai berhujan-hujan, itu tak pantas dicontoh.

Pada acara dimaksud, wartawan sempat menengok seorang PNS di Dinas Kesehatan menjalankan absen sampai ke warung. Pria itu menjelaskan, absensi ada 2. Satu untuk Sekda dan satu lagi untuk Kadis. (D01)

2 Komen
  1. Arb tondang berkata

    Holan hatado dihamu dewan nami,
    Hamupe dang adong perlawanan mu,lamu hamima rakyat jalata on

  2. Arb tondang berkata

    Memang baccul do hamu,banccul

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.