HKBP tak Boleh Didikte Penguasa

Dairinews-Sidikalang

Anggota Majelis Pekerja Sinode (MPS) HKBP, St Benpa Hisar Nababan tinggal di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Sumatera Utara kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (29/9/2016)  mengatakan,  komitmen suara kenabian kembali lahir dalam kepemimpinan Ephorus Ompui Pendeta Darwin Lumban Tobing.

 

Benpa menandaskan,  lembaga kerohanian ini harus mandiri. Tak boleh diintervensi penguasa  atau partai politik. HKBP adalah HKBP. Lewat kemandirian,  setiap pendeta  akan  berani menyatakan sebuah kebenaran termasuk di depan publik.

 

“Ngak boleh lagi pendeta atau panitia perayaan main proposal untuk suatu kegiatan. Kalau ketahuan, sanskinya berat” tandas  Benpa.

 

Sadar atau tidak sadar, pola selama ini  telah menghalalkan segala cara tanpa memandang  dari mana sumber uang.  Misalnya, oknum  panitia yang punya kepentingan politik  mengundang  kepala dinas, kepala bidang atau kepala bagian hingga kepala seksi untuk pesta. Uang terkumpul memang besar.  Hanya saja, sepertinya, tidak pernah  ditelusuri, apakah  pemberian itu  diambil dari jalur yang bersih?

 

Mungkinkah seorang kepala seksi menyumbangkan Rp 1 juta untuk sehelai ulos?  Relakah mengorbankan gaji? Tetapi karena diduga   ‘diintimidasi’ atau rasa takut kepada atasan, mau tidak mau, terpaksa ikut  walau berat hati . Pegawaipun jadi korban perasaan.

 

Sesungguhnya, HKPB  cukup mapan dalam segala hal. Karenanya, tak perlu mengemis kepada  pemerintah.  Tak boleh lagi didikte. Lebih baik kolekte atau  partisipasi jemaat ditingkatkan ketimbang jalankan  proposal.

 

Dengan cara tersebut, pendeta akan mampu menekan korupsi dan perilaku negatif penyelenggara negara.  Judi dan narkoba bisa diperangi. Selama ini, pendeta enggan berkata lantang lantaran  punya  ketergantungan kepada pejabat. Kalau duduk bersama  birokrat atau petinggi, dia merasa terhormat, naik menjadi kelas eksekutif. Padahal, tugas utamanya adalah melayani jemaat.

 

“Ulaon na mandapothon ruas do asa ringgas mangulahon hata ni Debata.  Asa burju marminggu. Pasingothon pamarenta asa diurupi rakyatnya. Datung gabe  marpolitik sai hera na pegawai kantoran” kata Benpa.

 

Gereja dan pendeta adalah benteng terakhir  harapan rakyat dalam memperbaiki negara.  Pendeta bertanggung jawab kepada Tuhan.  Kalau  pendeta lepas dari intervensi penguasa, maka   kepala desa, camat, bupati dan pejabat lainnya akan berfikir seribu kali  melakukan penyimpangan.  Mereka  pasti takut,    dikotbahkan lalu dibawa ke dalam doa.

 

“Boasa di Dairi on hea  dibagi  bibit  jagung unggul alai  palsu? Alana pendeta pe dang berani marsoara di tingki i” ujar Benpa.  Ise  na bermain pupuk palsu, boasa godand narkoba?  Patut diduga oknum parat ikut bermain.  Terbukti, sudah berapa yang ditangkap sebagai bandar? Karenanya,  pendeta harus  kembali pada jati diri sesuai pesan alkitab

 

Menyongsong pilkada Bupati  Dairi 2018, Benpa menandaskan,  pendeta khususnya  HKBP tak memberi   perlakuan istimewa.  Memilih kandidat terbaik serta memberi pencerahan  wajib dilaksanakan tetapi bukan konteks dukung mendukung.  Benpa menyebut, dirinya selaku  anggota legislator, juga pantang mengajak pendeta  berpolitik praktis. (D01)