- Advertisement -

- Advertisement -

Ketua ICW: Bimtek 161 Kades Ke Yogyakarta Dinilai Pemborosan Anggaran Dan Bernuansa Politik

Sidikalang (Dairinews)

Ketua ICW Kabupaten Dairi, Marulak Siahaan menegaskan, keberangkatan 161 Kepala Desa (Kades) bimbingan teknis (Bimtek) ke sekolah tinggi pembangunan masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta terhitung mulai Minggu hingga Jumat (23-28 Oktober 2016) dinilai pemborosan anggaran Pemerintahan Desa.

Hal tersebut ditegaskan, Marulak Siahaan, Sabtu (22/10/2016) di Sidikalang. Marulak mengatakan, informasi diperoleh ICW, dana dikeluarkan untuk 1 orang Kepala Desa Rp.22.000.000, dikalikan 161 Desa se Kabupaten Dairi maka dana Desa maupun ADD tahun 2016 terkuras sekitar Rp.3,5 miliar lebih untuk kegiatan dimaksud. Sumber ICW menyebut, dana Rp.22.000.000 disetorkan Kades ke Kabid pengelolaan keuangan Desa Bappemas, Edison Silalahi.

Disisi lain, pemerintahan Presiden Jokowidodo menekankan agar pemerintah efisien menggunakan anggaran. Hal itu terbukti, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani sudah melakukan penundaan dana alokasi umum (DAU) termasuk DAU Dairi sebesar Rp.68 miliar.

Dampak penundaan DAU dimaksud, jelas Marulak, Pemkab Dairi melalui Bappemas melakukan penghematan dengan menunda pencairan ADD tahun anggaran 2016 ini. Tetapi, anehnya, lanjutnya, kini Bappemas malah melakukan pemborosan memberangkatkan Kades bimtek menggunakan dana Desa maupun ADD yang jumlahnya signifikan.

Mana efisiensi anggaran tersebut?, sebut Marulak. Selain pemborosan anggaran, menurut ICW, bimtek Kades dilakukan akhir tahun kurang tepat. Pasalnya, saat ini Kades sedang sibuk-sibuknya melaksanakan pekerjaan fisik bersumber dari dana Desa maupun ADD.

Disamping itu, kata dia, diduga bimtek Kades ini ada kaitan dengan Politik. Sebab, jelang pelaksanaan Pilkada Dairi tahun 2018 mendatang, saat ini dinamika Politik di Dairi sudah mulai meningkat pasca bermunculannya nama sejumlah kandidat bakal maju nanti.

ICW menilai, jika bimtek benar dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas Kades, kenapa tidak dilakukan setiap tahun supaya tidak menjadi dipertanyakan masyarakat, ungkapnya. Marulak juga menyoroti bahwa peserta bimtek sebagian pelaksana Kades yakni PNS. Kenapa mereka yang diikutkan kenapa bukan Sekdesnya, kata Marulak.

ICW mengingatkan seluruh Kades agar tidak terjebak dengan permainan oknum. Karena apapun dilakukan Kades termasuk penggunaan anggaran semua harus mengacu kepada UU maupun peraturan Desa, tandasnya.

Kepala Bappemas Dairi, Pasder Berutu dikonfimasi, Sabtu (22/10) membenarkan keberangkatan Kades. Pasder menuturkan, Kades melakukan bimtek di STPMD Yogyakarta selama 6 hari. Dia menyebut, pelaksanaan bimtek merupakan permintaan Kades. Suratnya permintaan bimtek dibuat Kades ada kita pegang, katannya.

Bappemas hanya memfasilitasi. Ketika ditanya dasar hukum pelaksanaan bimtek, Pasder mengatakan, UU Desa. Kabid pengelolaan dana Desa, Edison Silalahi per telepon, Sabtu (22/10) juga membenarkan bimtek dimaksud. Edison menjelaskan, dana dialokasikan masing-masing Desa untuk bimtek Rp.12.000.000.

Dana tersebut dibagi berapa item yakni kontribusi ke penyelenggara sebesar Rp.5.500.000 yang disetor Kades ke Kabid Pengelola keuangan Desa, selanjtnya ditransfer ke rekening penyelenggara yakni STPMD. Selain itu untuk tiket Rp.3,5 juta serta pengangkutan dari Sidikalang-Kualanmu Rp.1 juta serta uang saku dan biaya surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Kades.

Disebutkan, meski Kades mengalokasikan dana Rp.12 juta dalam APBdes, belum tentu semuanya habis. Sehingga, kata Edison, penghitungan dana dikeluarkan setelah pulang dari Yogyakarta untuk membuat pertanggungjawaban anggaran, katannya.

Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro ditanya soal bimtek Kades, Jumat (21/10) disela melakukan kunjungan kerja (kunker) di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan membenarkan hal tersebut. Johnny mengungkapkan, bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kades.

Sebab, Kades harus punya kemampuan untuk mengelola dana Desa yang jumlahnya lumayan besar. Sehingga pengetahuan Kades harus ditingkatkan. Dana penyelenggaraan bimtek, kata Johnny bersumber dari ADD.(D03)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.